Yusril: Pasal 162 KUHAP tidak lagi relevan
Pakar Hukum Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan berlakunya Pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang keterangan saksi yang ...
Pakar Hukum Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan berlakunya Pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang keterangan saksi yang ...
Mantan anggota DPR dari Fraksi PDI-P Emir Moeis mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum ...
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali tidak hadir dalam sidang uji materi sidang uji materi UU MD3 terkait dengan ketentuan hak angket oleh DPR yang ...
Pakar hukum tata negara Yusri Ihza Mahendra mengungkapkan alasan dia bersedia menjadi saksi dalam sidang dugaan pelanggaran UU ITE yang menjerat ...
Pakar hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menilai kasus yang menjerat Buni Yani terkait pasal 32 ayat 1 UU ITE tidak bisa dipidanakan karena ...
Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menjadi saksi ahli yang didatangkan tim pengacara dalam sidang kasus dugaan pelanggaran UU ITE dengan ...
Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia Yusril Ihza Mahendra meminta Majelis Hakim Konstitusi untuk menayangkan kembali cuplikan video Muktamar Khilafah ...
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai ambang batas yang ditentukan dalam UU Pemilu sesungguhnya tidak diperlukan dalam ...
Partai Bulan Bintang (PBB) melalui ketua umumnya Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan uji materi ketentuan ambang batas pencalonan presiden ...
Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, beredarnya video orasi Muktamar Khilafah HTI tahun 2013, yang dijadikan ...
Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia Yusril Ihza mahendra melayangkan protes kepada pemerintah terkait pemutaran potongan video Muktamar HTI dalam ...
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menampilkan potongan video dokumenter Muktamar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) saat menyampaikan keterangan sebagai ...
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyarankan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang menolak Perppu No 2 Tahun 2017 tentang ...
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memutuskan untuk mengganti subjek hukum dalam permohonan uji materi Perppu 2 Tahun 2017 tentang Organisasi ...
Beberapa waktu lalu Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 sebagai perubahan atas UU No 17 ...