MK sidangkan 3 perkara dari 1 pemohon
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian tiga undang-undang yang berbeda dari satu pemohon, Aristides Verissimo de Sousa Mota, di Gedung ...
Tag: uu tni
PSI: Presiden bisa keluarkan Keppres pelibatan TNI tangani COVID-19
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berpendapat Presiden Joko Widodo bisa menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pelibatan TNI dalam ...
TNI-Polri perlu dilibatkan atur "social distancing" redam corona
Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan TNI dan Polri perlu dilibatkan dalam pengaturan jarak sosial (social distancing) guna menghambat ...
DPR kritisi belum adanya aturan soal Tugas Perbantuan Militer
Anggota Komisi I DPR RI, Farah Putri Nahlia mengkritisi belum adanya aturan spesifik dan komprehensif yang mengatur tugas perbantuan militer secara ...
Imparsial sebut kehadiran militer semakin luas di ranah sipil
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial memandang salah satu agenda reformasi TNI pada tahun 1998 adalah membatasi ruang keterlibatan militer ...
Komnas HAM soroti draf peppres yang dianggap 'di luar batas'
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti draf perpres yang memuat tugas pokok dan fungsi Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI dalam ...
Komnas HAM dorong evaluasi Draf Perpres tentang TNI dan terorisme
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong Presiden Joko Widodo untuk mengkaji ulang draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas ...
Gabungan LSM: Revisi draf perpres penugasan TNI atasi terorisme
Koalisi Masyarakat Sipil yang mewadahi sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak pemerintah merevisi draf Perpres tentang tugas TNI dalam ...
Panglima TNI tegaskan dwifungsi ABRI adalah masa lalu
Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, menegaskan bahwa dwifungsi ABRI adalah masa lalu dan tidak ada rencana TNI untuk mengaktifkan ...
Politikus PDI Perjuangan sebut penangkapan Robertus Robet berlebihan
Politikus PDI Perjuangan Charles Honoris menilai penangkapan aktivis HAM Robertus Robet karena memplesetkan Mars TNI ...
Presiden Jokowi diminta tolak perwira TNI di jabatan sipil
Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Syamsuddin Haris meminta Presiden Joko Widodo menolak ...
Komnas HAM: tata kelola militer harus tunduk hukum
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan tata kelola militer harus dilakukan sesuai hukum yang berlaku, terkait dengan arah baru ...
Menhan: Jabatan sipil tidak akan diisi TNI aktif
Menteri Pertahanan RI, Ryamizad Ryacudu mengklarifikasi bahwa jabatan sipil tidak akan diisi prajurit TNI aktif, seperti polemik yang beredar di ...
DPR: TNI tidak paksakan prajurit aktif masuk jabatan sipil
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta TNI tidak memaksakan kebijakan memasukan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil, karena akan menjadi ...
Ombudsman: TNI masuk jabatan sipil berpotensi maladministrasi
Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu menilai salah satu arah baru kebijakan TNI yaitu penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil, berpotensi ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
