Wapres: jaringan intelijen penting untuk cegah radikalisasi
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penguatan jaringan intelijen penting untuk mencegah masuknya paham radikalisme di kalangan masyarakat sehingga ...
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penguatan jaringan intelijen penting untuk mencegah masuknya paham radikalisme di kalangan masyarakat sehingga ...
Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Sidik menolak Badan Intelijen Negara (BIN) diberikan kewenangan menangkap seseorang dalam proses penggalian informasi ...
Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya mengatakan dibutuhkan koordinasi antara kementerian/lembaga di pemerintahan untuk menangkal ancaman-ancaman ...
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan berharap DPR merespon secara positif rencana revisi Undang-Undang ...
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengharapkan DPR merespons secara positif rencana revisi Undang-Undang ...
Pemerintah sedang meminta DPR untuk merevisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme agar aparat penegak hukum bisa mengambil tindakan pencegahan, ...
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan mengupayakan revisi Undang-undang No 15 tahun 2003 mengenai pemberantasan tindak pidana ...
Pakar hukum pidana Universitas Diponegoro Semarang, Prof Nyoman Sarekat Putrajaya, menilai rencana penjeratan pelaku penimbun sapi dengan pasal ...
Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Adnan Anwar mengingatkan pemerintah untuk bertindak cepat memberantas faham radikalisme agar tidak ...
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengusulkan beberapa perubahan pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dalam ...
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta kebijakan pemblokiran 19 situs dicabut karena tanpa melalui mekanisme yang ada dan tanpa didasari aturan ...
Tiga orang anggota Negara Islam Irak-Suriah (ISIS) yang ditangkap di tempat berbeda di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (25/3), yakni Abdul Hakim, ...
Ketua Tim Perumus RUU KUHP Muladi menjamin tidak ada satu pun unsur dalam revisi UU KUHP ini yang mengebiri kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi ...
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Sirodj, menilai belum saatnya jika lembaga pendidikan milik masyarakat tersebut ...
Pakar hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan penerapan Undang-Undang Terorisme diperlukan dalam mengatasi kekerasan di Papua. ...