Legislator: sistem politik dinasti harus dibatasi
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan sistem politik dinasti harus dibatasi, karena berpotensi menyandra hak politik ...
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan sistem politik dinasti harus dibatasi, karena berpotensi menyandra hak politik ...
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pilkada belum ada titik terang ...
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman mengatakan pihaknya tidak sepakat bila kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). ...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan tradisi politik kekerabatan dapat dibenahi di level partai politik ketika politikus ...
Peran gubernur dalam pemerintahan daerah akan diperkuat, agar posisinya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menjadi semakin jelas. Tidak ...
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia akan mengusulkan regulasi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah guna membatasi ...
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendorong revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi tiga UU sebagai inisiatif DPD yang selanjutnya ...
Sekjen Depdagri, Progo Nurdjaman, mengatakan, pemerintah dan DPR akan memprioritaskan pembahasan RUU Paket Politik dalam tahun 2007 ini, sementara ...
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Daerah (PPD) Oesman Sapta Odang mendorong dibukanya calon-calon independen untuk pelaksanaan ...
Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin seusai melakukan rapat konsultasi dengan Mendagri M Ma`ruf di Departemen Dalam Negeri, Rabu (4/10), menyatakan ...
Calon Panglima TNI, Marsekal TNI Djoko Suyanto, mengatakan bahwa pemerintah jangan memberi peluang bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk ...