Tag: uu pilkada

Polisi sebut penyebaran hoaks hal krusial dalam kampanye Pilkada DKI

Kompol Henrikus Yossi Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menyebutkan penyebaran berita bohong (hoaks) menjadi hal krusial dalam masa ...

Polemik pemaknaan pasal 71 UU Pilkada

Salah seorang anggota DPRD di Sulawesi Tengah, saat ngopi pagi di salah satu warung kopi di Kota Palu menyampaikan bahwa dirinya tidak dapat ...

Syarat penetapan pemenang pilkada calon tunggal dipersoalkan di MK

Syarat penetapan pemenang pemilikan kepala daerah yang bercalon tunggal di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, ...

Pengamat: Pertemuan Megawati dan Prabowo demi stabilitas politik

Pengamat politik yang juga pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Raja Muda ...

Bawaslu RI sebut banyak temuan terkait netralitas ASN dan kepala desa

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyebutkan masih banyak temuan pelanggaran pada Pilkada 2024 di beberapa daerah, terutama terkait dengan ...

Hamdan Zoelva: Mutasi oleh kepala daerah petahana bisa diuji di PTUN

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyarankan mutasi pejabat yang dilakukan kepala daerah petahana pada Pilkada 2024 dapat ...

Pakar: MK beri ruang partisipasi masyarakat sipil kawal pilkada

Pakar Hukum Pemilu dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, Mahkamah Konstitusi memberi ruang partisipasi bagi masyarakat ...

Mahasiswa perantau persoalkan aturan pindah TPS dalam UU Pilkada ke MK

Sebanyak 11 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang merantau dari daerah asalnya, mempersoalkan aturan pemindahan ...

Pengamat: Petahana lakukan mutasi bisa dibatalkan pencalonannya 

Pengamat Pemerintahan Profesor Djohermansyah Djohan menyatakan bahwa kepala daerah petahana, yang melakukan mutasi jabatan bisa dibatalkan ...

Perludem minta penataan jadwal pemilu nasional dan daerah ke MK

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta adanya penataan baru terkait jadwal pemilu tingkat nasional dan daerah kepada Mahkamah ...

MK diminta perjelas sanksi pejabat daerah dan TNI/Polri di UU Pilkada

Mahkamah Konstitusi(MK) diminta untuk memperjelas aturan sanksi pidana dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, ...

DKPP RI: Penyatuan UU Kepemiluan dapat tingkatkan kualitas demokrasi

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menyebut wacana penyatuan Undang-Undang Kepemiluan, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU ...

Mengurangi calon tunggal melalui penguatan kaderisasi di parpol

Gegap gempita pencalonan kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024 terasa seantero Nusantara, terutama ketika hari-hari menjelang pendaftaran ...

KPU diminta segera tindaklanjuti putusan MK soal kampanye di kampus

Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Ilham Saputra meminta KPU untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi soal kampanye pilkada di ...

KPU RI: 41 daerah di Indonesia hadapi kotak kosong pada Pilkada 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat 41 daerah di Indonesia menghadapi kotak kosong pada Pilkada 2024. Ketua KPU RI Mochammad Afifudin di ...