Kemkomdigi tutup tiga akun Instagram karena promosikan judi online
Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika (PAI), Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menutup tiga ...
Tag: uu pdp
Regulasi AI sudah cukup, tinggal penegakan hukum berkeadilan
Pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence) ibarat pedang bermata dua, bisa bermanfaat dan bisa pula digunakan pihak tertentu untuk ...
Menkomdigi: Banyak pemain global tertarik investasi infrastruktur data
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebutkan dalam kurun waktu tiga pekan menjabat sebagai menteri telah bertemu dengan ...
Pentingnya perlindungan data pribadi karyawan
Pakar Keamanan Siber Samuel Mulyono menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ...
Menkomdigi: Ke depan lokasi PDN tak mungkin diungkap ke publik
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa untuk ke depannya lokasi Pusat Data Nasional (PDN) tidak mungkin diungkap ke ...
Perlunya regulasi pemanfaatan AI dalam advokasi hukum perusahaan
Dunia bisnis sangat bergantung pada proses advokasi yang kuat dan kepastian hukum untuk memastikan kelancaran operasi, perlindungan hak-hak ...
Analis DJKI usul penerbitan kode etik bagi profesi pengguna AI
Analis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Rionaldo mengusulkan adanya penerbitan kode etik bagi ...
Ini jurus CBI merespon UU PDP
Jakarta (ANTARA) — Credit Bureau Indonesia (CBI) membeberkan strateginya dalam menghadapi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang ...
Melindungi data pribadi rakyat suatu keniscayaan
Pemimpin di tempat mana pun, baik di kementerian/lembaga maupun perusahaan, ada kewajiban untuk memenuhi hak-hak orang yang mereka pimpin, termasuk ...
Menanti sepak terjang Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid
Politisi dari Partai Golkar Meutya Hafid telah resmi dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Digital dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 pada ...
Merawat masa depan bangsa lewat tata kelola data pribadi yang bijak
Tepat pada 17 Oktober 2024, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau dikenal juga dengan UU PDP secara resmi ...
Pakar: Pemerintahan baru bisa lebih "concern" terkait pelindungan data
Pakar keamanan siber Dr. Pratama Persadha berharap pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto lebih concern (perhatian) terhadap ...
PLN beri kemudahan pelanggan bertransaksi lewat PLN Mobile
PT PLN (Persero) berkomitmen lewat SuperApp PLN Mobile berkomitmen memberikan kemudahan dan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan dengan ...
Dentons HPRP: UU PDP solusi pencegahan kebocoran data
Firma hukum Dentons Hanafiah Ponggawa & Partners (HPRP) memandang diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data ...
Dirjen Aptika pastikan UU PDP sudah berlaku sepenuhnya
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika Hokky Situngkir memastikan bahwa per tanggal 17 Oktober ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
