Menkopolhukam sebut DPR dilibatkan dalam pembubaran ormas
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan pemerintah akan melibatkan DPR dalam proses pembubaran organisasi ...
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan pemerintah akan melibatkan DPR dalam proses pembubaran organisasi ...
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto membantah terkait adanya anggapan bahwa penerbitan Perppu Ormas ...
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) belum saatnya ...
Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ...
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam mencegah konten ...
Pemerintah mempersilakan organisasi kemasyarakatan yang nantinya dicabut izinnya dan dibubarkan melalui aturan Perppu Ormas, menempuh jalur hukum ...
Partai Persatuan Pembangunan mendukung penuh langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang ...
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai langkah Presiden Joko Widodo menandatangani penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 ...
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan, semua kalangan pembubaran organisasi ...
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, ...
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah meninjau ulang rencana pembubaran organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena ...
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan segera membentuk tim hukum terkait dengan rencana pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan tersebut. ...
Ketua SETARA Institute, Hendardi menegaskan Kementerian Hukum dan HAM serta Kemendagri harus memulai langkah-langkah sebagaimana diatur dalam ...
Jaksa Agung Republik Indonesia HM Prasetyo menyatakan pemerintah sedang berpikir untuk menyempurnakan undang-undang tentang keormasan."Karena saat ...
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59/2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara ...