Revisi UU MD3 secara substantif tidak berubah
Tiga pasal revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD (UU MD3), yaitu Pasal 73, Pasal 122, dan Pasal 245, secara substantif ...
Tiga pasal revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD (UU MD3), yaitu Pasal 73, Pasal 122, dan Pasal 245, secara substantif ...
Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri), Agus Hermanto (ketiga kiri) dan Fahri Hamzah (kanan) memimpin Rapat ...
Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan mengatakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin setelah diminta Pimpinan MPR lainnya untuk ...
Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menilai Pasal 245 UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengenai pemberian izin dari Mahkamah Kehormatan ...
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Pasal 122 huruf (k) UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terkait kewenangan ...
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyampaikan Undang-Undang No 17/2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) merupakan salah ...
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa mekanisme pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menjadi ...
Lembaga swadaya masyarakat Transparency International Indonesia menyatakan pemberlakuan UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) dinilai ...
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas (kiri) menyerahkan berkas pembahasan revisi UU MD3 kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ...
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui perubahan ke-2 Rancangan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi ...
Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta Zainal Arifin Mochtar menilai aneh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi ...
Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materi terkait keberadaan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR tentang ...
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik keputusan penambahan jumlah Pimpinan DPR/MPR, karena diduga sarat praktek transaksi ...
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materi terkait keberadaan Pansus KPK, menegaskan bahwa ...
Lima dari sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah bagian dari ranah eksekutif mengingat ...