Tag: uu md3

Revisi UU MD3 secara substantif tidak berubah

Tiga pasal revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD (UU MD3), yaitu Pasal 73, Pasal 122, dan Pasal 245, secara substantif ...

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang DPR

Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri), Agus Hermanto (ketiga kiri) dan Fahri Hamzah (kanan) memimpin Rapat ...

Wasekjen PKB: Cak Imin bersedia jadi pimpinan MPR

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan mengatakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin setelah diminta Pimpinan MPR lainnya untuk ...

MD3 tabrak konstitusi? Ini bantahan kalangan DPR

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menilai Pasal 245 UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengenai pemberian izin dari Mahkamah Kehormatan ...

Alasan DPR sebut pasal 122 UU MD3 tidak anti-kritik

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Pasal 122 huruf (k) UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terkait kewenangan ...

UU MD3 dikritik Ketua MPR, ini pesan Zulkifli Hasan untuk masyarakat

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyampaikan Undang-Undang No 17/2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) merupakan salah ...

Tidak puas UU MD3? ini saran Ketua DPR

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa mekanisme pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menjadi ...

LSM : UU MD3 langkah mundur bagi demokrasi

Lembaga swadaya masyarakat Transparency International Indonesia menyatakan pemberlakuan UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) dinilai ...

Paripurna Pengesahan Revisi UU MD3

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas (kiri) menyerahkan berkas pembahasan revisi UU MD3 kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ...

DPR setuju RUU MD3 jadi undang-undang

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui perubahan ke-2 Rancangan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi ...

Pakar: putusan MK terkait hak angket aneh

Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta Zainal Arifin Mochtar menilai aneh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi ...

Anggota pansus minta KPK laksanakan rekomendasi setelah putusan MK

Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materi terkait keberadaan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR tentang ...

Formappi kritik keputusan penambahan kursi pimpinan DPR/MPR

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik keputusan penambahan jumlah Pimpinan DPR/MPR, karena diduga sarat praktek transaksi ...

Fahri: putusan MK tegaskan DPR pengawas tertinggi

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materi terkait keberadaan Pansus KPK, menegaskan bahwa ...

MK: KPK merupakan lembaga di ranah eksekutif

Lima dari sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah bagian dari ranah eksekutif mengingat ...