MAKI nilai revisi UU KPK tak sah dan batal demi hukum
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman, menilai revisi UU KPK tidak sah dan batal demi hukum karena perbaikan kesalahan tulisan ...
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman, menilai revisi UU KPK tidak sah dan batal demi hukum karena perbaikan kesalahan tulisan ...
ANTARA- Partai Gerindra tidak ingin mengintervensi keputusan Presiden Joko Widodo terkait berlakunya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi UU ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapabilitas untuk Satuan Pengawas Internal (SPI) terhadap 20 Badan Usaha ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengundang Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo ...
ANTARA - Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo menyebut Undang-undang KPK hasil revisi akan berlaku mulai Kamis (17/10), meskipun belum ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa operasi tangkap tangan (OTT) tidak disukai oleh para pejabat korup. "OTT ini memang tidak ...
Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) mengharapkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah ...
Demo bukanlah satu-satunya cara menyelesaikan pelbagai masalah bangsa. Jika emosi massa sulit dikendalikan, timbul kericuhan yang berujung korban ...
Para akademisi dari sejumlah pusat studi universitas dan organisasi non-pemerintah di Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera ...
Pengamat politik Sulthan Muhammad Yus menyarankan Presiden Joko Widodo agar tidak terburu-buru menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti ...
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengingatkan mahasiswa untuk tetap menjaga marwah gerakan demonstrasi sebagai gerakan moral ...
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan untuk melakukan legislatif review terhadap revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibandingkan ...
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tampaknya tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah ...
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyebut salah ketik atau "typo" dalam revisi Undang-Undang KPK karena dibuat ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menunda pelaksanaan dari Undang-Undang KPK hasil revisi ...