Pemkab Bintan pulangkan 39 TKA ilegal asal China
Pemerintah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, memutuskan untuk memulangkan sebanyak 39 tenaga kerja asing (TKA) asal China yang akan bekerja secara ...
Pemerintah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, memutuskan untuk memulangkan sebanyak 39 tenaga kerja asing (TKA) asal China yang akan bekerja secara ...
Rekson Silaban, perwakilan buruh di Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) mengajak semua pihaknya menyimak terlebih dahulu isi RUU ...
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengakui Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja adalah agar investor yang sudah ...
Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Dr Giwo Rubianto Wiyogo meminta Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja tidak menurunkan hak-hak ...
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengakui ada kesalahan ketik dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Bab ...
Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Kabupaten Jember berdemonstrasi mengkritisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan ...
Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang akan segera diserahkan pemerintah kepada DPR RI akan ...
Sejumlah pekerja migran Indonesia di areal perkebunan di wilayah Sarawak, Malaysia, mengaku senang ada program dari pemerintah melalui BKKBN RI dan ...
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) segera menyelesaikan pembaharuan (renewal) nota ...
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengatakan akan fokus meningkatkan tenaga terampil dan profesional dalam ...
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyatakan telah menyelesaikan sebanyak 3.380 kasus yang dialami pekerja ...
ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu program rehiring. "Sekitar 744.000 pekerja migran terdaftar untuk program rehiring menggunakan ...
Organisasi pemantau pekerja wanita Tenaganita menyatakan Undang-Undang Ketenagakerjaan Malaysia tidak mengakui pembantu sebagai pekerja dan menyebut ...
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah merevisi 82 Undang-Undang (UU) dan 1.194 pasal dalam Rancangan ...
KSPSI mengingatkan pemerintah agar perwakilan buruh dilibatkan dalam revisi Undang-Undang (UU) No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait ...