RUU Perampasan Aset Pidana terobosan tekan kejahatan perkaya diri
Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Willy Aditya menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Pidana kalau disahkan menjadi UU, akan ...
Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Willy Aditya menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Pidana kalau disahkan menjadi UU, akan ...
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang ...
Kebijakan investasi oleh Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diharapkan bisa mendorong perkuatan struktur industri nasional agar ...
Lima berita politik pada Minggu (21/2) yang menarik dibaca kembali untuk mengawali informasi anda pekan ini, di antaranya: Pemerintah terbitkan 49 ...
Sekretaris Umum DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN) Ramidi mengimbau agar penolakan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dilakukan ...
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh mengeluarkan peraturan transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi (TAKE) sebagai upaya pelestarian ...
Sebanyak 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja telah resmi diundangkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Menteri Hukum dan ...
Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Gati Wibawaningsih secara konsisten mendukung langkah ...
5,32 persen,” kata Arif dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat. Arif mengatakan pertumbuhan ekonomi yang masih terkontraksi itu ...
Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan vonis 10 bulan percobaan kepada lima orang mahasiswa peserta unjuk rasa UU Omnibus Law ...
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menambah delapan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu ...
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai sistem Online Single Submission (OSS) dan proses perizinan berusaha lewat UU Cipta Kerja atau ...
Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil dan Menengah (Komnas UKM) Sutrisno Iwantono mengharapkan aturan pesangon dalam Peraturan Pemerintah (PP) ...
Peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja jangan sampai kontra produktif bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, ...
Mahkamah Konstitusi membutuhkan rata-rata 82 hari kerja atau 122 hari kalender untuk menyelesaikan satu perkara pada 2020. "Mahkamah mencatat ...