MK: Jangka waktu PKWT paling lama lima tahun
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak boleh melebihi lima tahun, termasuk jika ...
Tag: uji materi
Disnakertransgi DKI nantikan keputusan MK soal UMP 2025
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi ...
MK minta pembentuk undang-undang buat UU ketenagakerjaan baru
Mahkamah Konstitusi(MK) meminta pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah, untuk segera membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan ...
MK kabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dkk soal UU Cipta Kerja
Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan sejumlah federasi serikat pekerja lainnya terkait uji materi Undang-Undang Nomor ...
MK tegaskan pemberi kerja wajib utamakan tenaga kerja Indonesia
Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa setiap pemberi kerja wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing (TKA) di ...
DPR: Pasal "presidential threshold" termasuk kebijakan hukum terbuka
DPR RI menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan ...
DPR: "Presidential threshold" untuk mendapatkan capres berkualitas
DPR RI menyatakan bahwa ketentuan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) bertujuan untuk ...
Masih ada asa beri pelindungan masyarakat hukum adat
Masih ada asa yang menggantung meski Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 67/PUU-XXII/2024 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Putusan ini ...
Hakim MK jamin hak ingkar digunakan untuk hindari konflik kepentingan
Hakim Mahkamah Konstitusi Daniel Yusmic Foekh menjamin penggunaan hak ingkar untuk menghindari berbagai konflik kepentingan dalam persidangan ...
Dukungan kesejahteraan sebagai komitmen menjaga martabat hakim
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam audiensi dengan para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) mengatakan bahwa ...
Syarat penetapan pemenang pilkada calon tunggal dipersoalkan di MK
Syarat penetapan pemenang pemilikan kepala daerah yang bercalon tunggal di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, ...
Pakar: MK beri ruang partisipasi masyarakat sipil kawal pilkada
Pakar Hukum Pemilu dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, Mahkamah Konstitusi memberi ruang partisipasi bagi masyarakat ...
Mahasiswa perantau persoalkan aturan pindah TPS dalam UU Pilkada ke MK
Sebanyak 11 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang merantau dari daerah asalnya, mempersoalkan aturan pemindahan ...
Perludem minta penataan jadwal pemilu nasional dan daerah ke MK
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta adanya penataan baru terkait jadwal pemilu tingkat nasional dan daerah kepada Mahkamah ...
MK diminta perjelas sanksi pejabat daerah dan TNI/Polri di UU Pilkada
Mahkamah Konstitusi(MK) diminta untuk memperjelas aturan sanksi pidana dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
