Tag: titi anggraini

MPR: Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden sangat prematur

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai tudingan bahwa amendemen UUD NRI 1945 untuk perpanjangan periodisasi jabatan presiden menjadi tiga periode, ...

Titi: Dibutuhkan diksi tegas tolak wacana masa jabatan 3 periode

Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Titi Anggraini memandang penting ada diksi yang tegas menolak wacana masa ...

Tragedi Lapas Tangerang pintu masuk pembaruan sistem pemidanaan

Kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, Banten, Rabu (8/9), bukan hanya sebuah tragedi bagi keluarga warga binaan ...

Dua temuan dan dua putusan untuk TWK KPK

Sudah ada empat lembaga negara yang dilapori dan ikut memberikan analisis sekaligus putusan hukum terhadap proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang ...

Revisi UU Pemilu perbaiki kebutuhan objektif regulasi

Penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak telah ditegaskan digelar pada 2024, hal itu sesuai dengan undang-undang serta ...

Hamdan Zoelva sebut putusan MK mengenai TWK sudah final

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menyebut putusan MK mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK sudah final dan ...

Tinggal riak yang pengaruhi opini publik tentang amendemen UUD

Sekelompok orang yang mencoba memancing pendapat publik mengenai Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945, ibarat tinggal riak (ombak kecil) yang ...

Titi: Isu amendemen UUD sangat rentan dipolitisasi

Isu amendemen sangat rentan untuk dipolitisasi dan diboncengi isu-isu ikutan, seperti masa jabatan presiden 3 periode, penundaan Pemilu 2024, maupun ...

Pakar: Pandemi COVID-19 tidak bisa jadi alasan tunda Pemilu 2024

Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva menyatakan pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan amendemen UUD ...

Memasukkan PPHN dalam UUD berpotensi buka kotak pandora

Penambahan pasal mengenai kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Undang-Undang Dasar ...

Kemarin, pemulangan WNI dari Afghanistan hingga sekolah tatap muka

Lima berita politik pada Minggu (22/8) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari Ketua MPR RI mengapresiasi evakuasi ...

Titi: Lebih baik KPU fokus pada Sirekap ketimbang memikirkan e-voting

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih baik fokus pada rekapitulasi suara secara elektronik ...

Pilih amendemen atau e-Voting terkait Pemilu 2024

Diskursus penundaan atau pengunduran waktu pemilihan umum dari 2024 menjadi 2027 perlu disikapi secara dini, terutama dari sisi ...

Hamdan Zoelva sebut tiga hal yang perlu dijawab terkait amendemen UUD

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2013—2015 Hamdan Zoelva menyebutkan tiga hal yang perlu jawaban terkait dengan amendemen ...

Titi: Konstitusi tak buka celah penundaan Pemilu 2024

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyatakan konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tidak membuka celah ...