MPR: Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden sangat prematur
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai tudingan bahwa amendemen UUD NRI 1945 untuk perpanjangan periodisasi jabatan presiden menjadi tiga periode, ...
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai tudingan bahwa amendemen UUD NRI 1945 untuk perpanjangan periodisasi jabatan presiden menjadi tiga periode, ...
Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Titi Anggraini memandang penting ada diksi yang tegas menolak wacana masa ...
Kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, Banten, Rabu (8/9), bukan hanya sebuah tragedi bagi keluarga warga binaan ...
Sudah ada empat lembaga negara yang dilapori dan ikut memberikan analisis sekaligus putusan hukum terhadap proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang ...
Penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak telah ditegaskan digelar pada 2024, hal itu sesuai dengan undang-undang serta ...
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menyebut putusan MK mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK sudah final dan ...
Sekelompok orang yang mencoba memancing pendapat publik mengenai Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945, ibarat tinggal riak (ombak kecil) yang ...
Isu amendemen sangat rentan untuk dipolitisasi dan diboncengi isu-isu ikutan, seperti masa jabatan presiden 3 periode, penundaan Pemilu 2024, maupun ...
Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva menyatakan pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan amendemen UUD ...
Penambahan pasal mengenai kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Undang-Undang Dasar ...
Lima berita politik pada Minggu (22/8) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari Ketua MPR RI mengapresiasi evakuasi ...
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih baik fokus pada rekapitulasi suara secara elektronik ...
Diskursus penundaan atau pengunduran waktu pemilihan umum dari 2024 menjadi 2027 perlu disikapi secara dini, terutama dari sisi ...
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2013—2015 Hamdan Zoelva menyebutkan tiga hal yang perlu jawaban terkait dengan amendemen ...
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyatakan konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tidak membuka celah ...