Mempertimbangkan jeda dua tahun antara pemilu nasional dan daerah
Kelingking ungu celupan tinta kembali menghiasi Tanah Air meski tak semeriah sembilan bulan lalu, tepatnya, pada 14 Februari 2024, ketika pemilihan ...
Tag: titi anggraini
Pakar: Satu suara pun tidak boleh tercederai
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan umum, salah ...
Pakar: JagaSuara 2024 jadi instrumen pengawasan pilkada oleh publik
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai JagaSuara 2024 menjadi instrumen bagi publik untuk turut mengawasi ...
Titi mendorong penyatuan UU Pemilu dan UU Pilkada dalam satu naskah
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini mendorong penyatuan Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemilihan ...
Bappenas soroti perlunya model keserentakan pemilu yang tepat
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyoroti perlunya model keserentakan ...
Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam Pilkada 2024
Sistem perpolitikan di Indonesia masih cenderung pragmatis sehingga hanya caleg bermodal besar yang berpotensi terpilih. Kalaupun tak bermodal ...
Partai-partai sebagai pemain kunci perpolitikan RI
Tiada pergerakan lembaga negara yang luput dari restu partai politik. Mulai dari pencalonan presiden hingga menguji kelayakan hakim agung, ...
DPR: Pasal "presidential threshold" termasuk kebijakan hukum terbuka
DPR RI menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan ...
KemenPPPA dorong kepemimpinan perempuan di politik
Asdep Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Iip Ilham Firman menyampaikan ...
Pakar: Keterwakilan perempuan turun bisa hambat atasi isu perempuan
Pakar hukum dari Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai bahwa menurunnya keterwakilan perempuan di level legislator maupun jajaran pemerintahan ...
Keterwakilan perempuan dalam kabinet Prabowo diperkirakan < 20 persen
Pakar hukum dari Universitas Indonesia Titi Anggraini memprediksi jumlah keterwakilan perempuan yang masuk ke dalam kabinet pemerintahan Presiden dan ...
Pakar harap independensi peradilan terjaga di pemerintahan Prabowo
Pakar hukum dari Universitas Indonesia Titi Anggraini berharap independensi peradilan akan tetap terjaga di masa pemerintahan Presiden dan Wapres ...
Elit partai masuk kabinet berdampak lemahnya pengawasan parlemen
Pakar hukum dari Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai bahwa masuknya elit partai ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran ...
Pakar nilai calon kepala daerah yang catut NIK harus didiskualifikasi
Pakar Hukum dari Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai calon kepala daerah yang terbukti mencatut nomor induk kependudukan (NIK) untuk ...
Pakar: MK beri ruang partisipasi masyarakat sipil kawal pilkada
Pakar Hukum Pemilu dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, Mahkamah Konstitusi memberi ruang partisipasi bagi masyarakat ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
