Radikalisme salah kaprah di negara Bhinneka Tunggal Ika
Radikalisme acap kali jadi topik pembicaraan hangat dalam berita pagi akhir-akhir ini. Bila menengok ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti ...
Radikalisme acap kali jadi topik pembicaraan hangat dalam berita pagi akhir-akhir ini. Bila menengok ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti ...
Pimpinan Program Studi Sastra Indonesia Universitas Padjadjaran Dr. Lina Meilinawati Rahayu menilai penggantian kata pelaku radikalisme menjadi ...
Penggantian kata radikalisme menjadi kata lain seperti manipulator agama seperti yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo adalah usaha untuk ...
Dari daftar nama calon menteri yang dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Kepresiden RI, Jakarta, terdapat satu nama "asing" di telinga ...
Ketua DPRD Jawa Timur dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa periode 2014-2019 Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa Presiden Jokowi memahami bahwa ia ...
Sejumlan calon menteri yang akan mengisi Kabinet Kerja Jilid II pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin pernah diperiksa ...
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan, sudah sebanyak 36 orang terduga teroris yang ditangkap oleh Densus 88 Antiteror dalam ...
Praktisi hukum senior, Petrus Salestinus mengatakan, ada tiga syarat kegentingan yang memaksa Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah ...
Indonesia Corruption Watch (ICW) berpandangan setidaknya terdapat 10 konsekuensi yang akan timbul bila Presiden Joko Widodo tidak segera mengeluarkan ...
Peneliti LIPI, Prof Dr Syamsuddin Haris, mengatakan, selentingan isu yang berkembang tentang penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti ...
Presiden Joko Widodo diharapkan tidak takut pada desakan pihak-pihak yang menginginkan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti ...
Presiden Joko Widodo diusulkan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perpu) untuk menangguhkan revisi Undang-Undang Komisi ...
Pengamat hukum tata negara Bivitri Susanto menilai penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) oleh presiden tidak perlu ...
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpu KPK) tidak diperlukan, kata Guru Besar Hukum Universitas ...
Pengamat sekaligus pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai bahwa Presiden Joko Widodo tidak bisa dimakzulkan hanya karena menerbitkan ...