Omnibus Law belum diserahkan, F-Gerindra: Wajar pemerintah mendalami
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani menilai wajar kalau pemerintah membicarakan lebih mendalam dan lebih lama terkait Rancangan ...
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani menilai wajar kalau pemerintah membicarakan lebih mendalam dan lebih lama terkait Rancangan ...
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan akan mempublikasikan draf Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Lapangan ...
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan draf dan naskah akademis Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sudah rampung dan ...
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengklarifikasi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) "Penciptaan Lapangan Kerja" yang saat ini ...
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk Omnibus Law, harus ...
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menilai dua Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk Omnibus Law yaitu Cipta Lapangan Kerja dan ...
Menteri Hukum dan HAM Yassona H Laoly mengatakan pemerintah akan segera mengeluarkan dua Surat Presiden (Surpres) tentang Omnibus Law, setelah ...
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan pembahasan draft Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sudah ...
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan saat ini penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan ...
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menargetkan omnibus law yang terdiri atas dua Undang-Undang (UU) besar yaitu UU Cipta ...
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan ...
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mendukung usulan dari Rancangan Undang-Undang Provinsi Bali masuk ke Prolegnas ...
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan adanya Omnibus Law akan mengubah paradigma dalam kemudahan berusaha dan ...
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Syaripudin berpendapat, produk hukum daerah atau peraturan daerah (Perda) harus siap menghadapi ...
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan institusinya menunggu Surat Presiden (Surpres) terkait Omnibus Law karena hingga penutupan Masa Sidang Kedua ...