RUU Cipta Kerja mudahkan bentuk Lembaga Pemeriksa Produk Halal
Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja sudah memudahkan ketentuan ...
Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja sudah memudahkan ketentuan ...
Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas memastikan bahwa klaster pendidikan dan pers telah ditarik dari draf Rancangan Undang-Undang ...
Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menyelesaikan pembahasan tingkat II terhadap daftar inventarisasi masalah (DIM) salah satu RUU ...
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan sejumlah poin-poin dalam klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja sudah ...
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) kluster Ketenagakerjaan hingga sambutan Menko Polhukam Mahfud MD saat ...
Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja disepakati oleh DPR dan Pemerintah akan menghilangkan ketentuan terkait upah minimum sektoral dari ...
Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa keputusan politik yang utama dari hasil lobi yang terjadi terkait soal premi ...
Anggota Badan Legislasi DPR RI Arteria Dahlan menilai pasal terkait Jaminan Kehilangan Pekerjaan dalam Rancangan Undang Omnibus Law Cipta Kerja hanya ...
Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas merespon positif skema jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dalam RUU omnibus law ...
Rancangan Undang-Undang Omnibus Law memasukkan skema baru yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk menyelesaikan permasalahan pesangon ...
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah dan DPD menyepakati bahwa sanksi pidana yang sudah ada dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ...
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui mekanisme pengangkatan Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara menjadi ketua dan anggota ...
Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas, meminta Komisi III DPR mengkaji masukan Nurul Arifin dalam pembahasan RUU tentang Perubahan UU ...
Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan alasan penyadapan dimasukkan dalam kewenangan Jaksa di Rancangan Undang-Undang ...
Badan Legislasi DPR menyepakati naskah Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat untuk dibahas bersama pemerintah agar dapat disahkan ...