Majelis Nasional KAHMI: Putusan MK tafsir final UUD
Majelis Nasional (MN) KAHMI berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tafsir final atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ...
Majelis Nasional (MN) KAHMI berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tafsir final atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ...
Ombudsman RI meminta aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif dalam penanganan aksi demo terkait penolakan revisi Undang-Undang ...
ANTARA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan pendemo yang ditahan akan dilepaskan dan dibiarkan pulang ke ...
Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster mengumumkan nama seluruh pasangan bakal calon kepala daerah di kabupaten/kota se-Bali. Koster di ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI perlu mencermati pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024 sebelum merevisi PKPU ...
Komisi II DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin (26/8) pagi guna memutuskan Peraturan ...
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya membuka peluang bagi partai di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk ...
Massa yang terdiri atas mahasiswa dan masyarakat umum di Bali mengambil konsep Ngaben atau upacara kematian khas Agama Hindu di Bali dalam aksi kawal ...
Massa yang tergabung dalam Poros Jakarta dan beberapa elemen masyarakat lainnya pada Jumat siang di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, mengingatkan ...
Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada akhir perdagangan Jumat menguat seiring pasar menunggu pidato Ketua bank sentral Amerika Serikat ...
ANTARA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat adanya penahanan massa aksi tolak RUU Pilkada. Dalam keterangan persnya di kantor ...
KPU RI menyatakan bakal segera menerbitkan surat edaran kepada jajaran KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memedomani putusan ...
Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) di Mesir menyampaikan tuntutan kepada seluruh instrumen lembaga negara, khususnya DPR dan KPU, untuk ...
ANTARA - Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, pemerintah akan mengikuti DPR terkait syarat pendaftaran calon gubernur. Ini berarti ...
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas menilai isu bahwa Presiden akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ...