Tag: ruu pemilu

Kerangka hukum Pemilu 2024 tak jauh beda dengan aturan Pemilu 2019

Sampai penghujung tahun 2021, kerangka hukum pemilihan umum (pemilu) tidak mengalami perubahan. Jika tidak ada perubahan hingga 2024, aturan main ...

Kinerja DPR di 2021

Sepanjang tahun 2021, DPR RI melakukan berbagai tugas dan fungsinya masih dalam situasi pandemi COVID-19, namun hal itu tidak mengurangi kinerja ...

Badan peradilan khusus seharusnya dibentuk sebelum Pilkada 2024

Ingar-bingar Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mulai terdengar santer di tengah publik meski hingga akhir September 2021 belum ada kepastian kapan ...

Menteri PPPA tekankan pentingnya kesetaraan gender mulai dari desa

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menekankan pentingnya kesetaraan gender dan peran perempuan dalam mengisi ...

Capres perseorangan masih sebatas mimpi

Wacana pasangan calon presiden dan wakil presiden perseorangan mengemuka kembali meski menyadari bahwa konstitusi hingga sekarang belum membuka ...

Ketua DPD nilai "presidential threshold" perlu dihapus

Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattaliti mengatkan ambang batas calon presiden atau "presidential threshold" perlu dihapus karena tidak ...

Ketum PAN-Presiden PKS bertemu samakan persepsi bangun demokrasi

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan akan bertemu Presiden PKS Ahmad Syaikhu pada Jumat siang, untuk menyamakan persepsi membangun demokrasi Indonesia ...

Perludem: Putusan MK soal uji materi UU Pemilu tak kedepankan keadilan

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan permohonan gugatan Pasal 173 Ayat (1) ...

Wasekjen Golkar: Keterwakilan perempuan di legislatif harus ditambah

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Sekarwati menyampaikan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga legislatif perlu ...

Komnas Perempuan usulkan KBGS masuk dalam RUU P-KS

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengusulkan kasus kekerasan berbasis gender siber (KBGS) masuk dalam ...

Menimbang efektifitas Prolegnas Prioritas 2021

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 akhirnya disetujui DPR dalam Rapat Paripurna pada Selasa (23/3), setelah nasibnya ...

272 kepala daerah diisi penjabat rawan politisasi birokrasi?

Setelah UU Pemilu termasuk di dalamnya UU Pilkada tidak direvisi, tahun 2022 dan 2023 sebanyak 272 kepala daerah akan berakhir masa jabatannya ...

Dua fraksi beri catatan RUU Pemilu tidak masuk Prolegnas 2021

Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS DPR RI memberikan catatan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu yang tidak masuk dalam Program ...

F-Demokrat minta pembahasan RUU untuk tahun 2021 lebih selektif

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Marwan Cik Asan meminta DPR dan pemerintah untuk lebih selektif dalam memilih dan memilah Rancangan ...

Rapat Paripurna DPR setujui Prolegnas Proritas 2021

Rapat Paripurna DPR pada Selasa siang menyetujui 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun ...