Pengamat dorong revisi UU Pers terkait framing politik
Pengamat hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Dr. M. Sadi, mendorong revisi Undang-Undang Pers No 40 tahun 1999 terkait keterlibatan ...
Pengamat hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Dr. M. Sadi, mendorong revisi Undang-Undang Pers No 40 tahun 1999 terkait keterlibatan ...
Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Airlangga Surabaya Dwi Rahayu Kristianti menyatakan Pemerintah dan DPR perlu melibatkan masyarakat untuk ...
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengingatkan mahasiswa untuk tetap menjaga marwah gerakan demonstrasi sebagai gerakan moral ...
Aliansi mahasiswa bernama Border Rakyat menyampaikan "Surat Cinta" kepada seluruh pimpinan tertinggi universitas- universitas di seluruh ...
Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur menggelar kajian bersama Rancangan Undang-Undang KUHP yang dinilai ...
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait UU KPK ...
Partai NasDem mengusulkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bersamaan dengan revisi Kitab ...
Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny N Rosalin mengatakan ikut unjuk rasa bukan merupakan bentuk ...
Ketua Komisi A, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muthmainnah Korona menilai pengesahan Rancangan ...
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menegaskan pihaknya tidak melarang mahasiswa berunjuk rasa untuk ...
Legislator yang juga Anggota DPR RI HM Nasir Djamil mengatakan, Presiden RI Joko Widodo jangan sampai dilema terkait undang-undang Komisi ...
Komandan Distrik Militer 1417 Kendari, Sulawesi Tenggara Kolonel Kav. Hedi Suhendi mengajak aktivis lingkungan maupun sosial kemanusiaan agar bijak ...
Praktisi hukum senior, Petrus Salestinus mengatakan, ada tiga syarat kegentingan yang memaksa Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah ...
Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem Ary Egahni menyebutkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) darurat untuk disahkan ...
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI-Perjuangan, Masinton Pasaribu mengatakan skandal-skandal di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ...