pemilu.antaranews.com

PEMILU PRESIDEN 2024

Selengkapnya

25.55%

57.81%

16.62%

Data masuk: 99.40%
17-02-2024 16:36 WIB

25.34%

58.08%

16.58%

Data masuk: 99.73%
16-02-2024 16:16 WIB

25.06%

59.08%

15.86%

Data masuk: 99.99%
16-02-2024 05:44 WIB

24.77%

59.19%

16.04%

Data masuk: 99.40%
21-02-2024 15:10 WIB

Tag: revisi peraturan pemerintah

Darmin: persoalan tata ruang dapat hambat pembangunan

16 Januari 2017 18:16

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, persoalan tata ruang yang berkepanjangan dapat menghambat pembangunan ...

Darmin: perusahaan IUPK tetap wajib bangun smelter

22 Desember 2016 22:42

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan perusahaan pertambangan yang telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus ...

Jonan: perpanjangan kontrak bisa lima tahun sebelumnya

22 Desember 2016 15:22

Menteri ESDM Ignasius Jonan memastikan pembahasan perpanjangan kontrak karya bisa dilakukan dalam lima tahun sebelum kontrak pertambangan tersebut ...

Pemerintah kaitkan "gross split" dengan besaran TKDN

20 Desember 2016 00:11

Pemerintah akan mengaitkan skema bagi hasil dari produksi kotor (gross split) minyak mentah dan gas bumi dengan besaran tingkat komponen dalam ...

Kalangan DPR harap UU Jasa Konstruksi terbaru akomodir perkembangan

18 Desember 2016 15:15

Undang-Undang (UU) Jasa Konstruksi baru diharapkan dapat mengakomodir perkembangan dinamika jasa konstruksi Tanah Air sehingga mampu membantu ...

Pemerintah terbitkan revisi PP Perlindungan Gambut

6 Desember 2016 11:03

Pemerintah telah menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) mengenai perlindungan gambut atau PP Nomor 57/2016 yang merupakan perubahan atas PP ...

Formappi tolak kajian pengelolaan dana parpol KPK

22 November 2016 06:14

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menolak terkait hasil kajian soal pengelolaan dana yang melibatkan 10 ...

Sekjen Golkar: kajian pendanaan parpol KPK tunjukkan independensi

22 November 2016 05:45

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menyatakan hasil kajian tata kelola pendanaan partai politik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ...

Kajian KPK buat keuangan parpol lebih transparan

22 November 2016 04:44

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengaku keuangan partai politik akan jadi lebih transparan terkait hasil kajian ...

KPK sampaikan kajian pengelolaan dana parpol

22 November 2016 04:25

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan hasil kajian soal pengelolaan dana yang melibatkan 10 partai politik (parpol). Kajian tentang ...

Anggota DPR: revisi PP 52/53 untungkan operator asing

3 November 2016 00:13

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum ...

"Payung hukum pembentukan holding energi kuat"

13 Oktober 2016 18:38

Payung hukum penggabungan PT Perusahaan Gas Negara ke dalam PT Pertamina sebagai bagian dalam pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN energi ...

Menkominfo jawab diplomatis soal data center

7 Oktober 2016 23:18

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjawab secara diplomatis terkait dengan isu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang ...