Daniel usulkan tunda pembahasan RUU Pertanahan
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan agar pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Pertanahan (RUU Pertanahan) ditunda hingga DPR ...
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan agar pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Pertanahan (RUU Pertanahan) ditunda hingga DPR ...
DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pertanahan dapat selesai dalam waktu secepatnya karena RUU Pertanahan ini dinilai ...
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut ...
Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Zenzi Suhadi menegaskan pemerintah perlu mencabut pasal ...
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengapresiasi penurunan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau gini rasio ...
Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Pertanahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat kurang lebih tujuh tahun sejak usulan pertama kali ...
Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten segera membangun hunian tetap (huntap) bagi warga yang terdampak tsunami Selat Sunda yang terjadi ...
Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead menyebut pengembangan budi daya komoditi ramah gambut 100 persen efektif mampu menekan terjadinya kebakaran ...
Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead meminta masyarakat di Kabupaten Siak, Riau, menjaga lahan gambutnya agar tidak terbakar mengingat prakiraan ...
Badan Restorasi Gambut (BRG) melakukan uji coba penanaman komoditas ramah gambut di lahan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Kabupaten Siak, ...
Tim dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau kini berada di bekas lahan PT Perkebunan Nusantara V yang sudah diserahkan ke negara untuk ...
Manajemen PT Perkebunan Nusantara V (Persero) secara resmi mengembalikan lahan seluas 2.800 hektar kepada negara, yang selanjutnya akan diserahkan ...
Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dari Kantor Staf Presiden (KSP) membahas lebih lanjut percepatan penyelesaian 60 konflik agraria di ...
Pengajar Universitas Muhammadiyah Buton (UM Buton) Dr AS Tamrin mengemukakan bahwa Indonesia membutuhkan sebuah Kementerian Koordinator (Kemenko) ...
Berbagai kasus pertanahan yang marak terjadi beberapa tahun silam salah satunya tidak lepas dari status hukum tanah yang disengketakan karena tidak ...