Tag: putusan mk

KPU Cianjur tindak lanjuti putusan MK gelar PSU dan penghitungan ulang

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi untuk menggelar pemungutan suara ulang dan ...

MK kabulkan gugatan PHPU PDIP terkait kecurangan KPPS di Gorontalo

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan atau permohonan perkara PHPU Pileg 2024 yang diajukan PDI Perjuangan (PDIP) terkait dugaan kecurangan ...

MK minta PSU di Gorontalo karena keterwakilan perempuan tak terpenuhi

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Dapil Gorontalo 6 untuk pengisian ...

MK perintahkan PSU di beberapa TPS di Cianjur

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan digelarnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan penghitungan ulang surat suara untuk pengisian keanggotaan DPRD ...

KPU Tapanuli Selatan targetkan partisipasi pemilih pilkada 80 persen

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah ...

MK gelar sidang putusan PHPU Pileg 2024 mulai Kamis besok

Mahkamah Konstitusi dijadwalkan menggelar sidang pengucapan putusan untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 selama tiga ...

Mantan Hakim MK sebut Pileg DPD Sumbar tidak sah

Mantan Hakim Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan menyebut Pemilihan Legislatif (Pileg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di daerah pemilihan Sumatera Barat ...

Pakar: Putusan batas usia tak bisa diterapkan di Pilkada 2024

Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan batas minimal ...

KPU Kota Malang tetapkan hasil pemilu usai putusan MK

ANTARA - Setelah pengajuan sengketa hasil pemilu legislatif Kota Malang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 22 Mei, KPU Kota Malang menetapkan ...

Rapat Paripurna setujui revisi UU Keimigrasian jadi usul inisiatif DPR

Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang ...

Kemenkumham DIY minta notaris dukung penghapusan jaminan fidusia

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta meminta notaris mendukung penghapusan sebanyak 13.000 data jaminan ...

APHA: Perlu "political will" untuk tuntaskan masalah masyarakat adat 

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Hirmansyah memandang perlu political will atau kemauan politik untuk menuntaskan ...

APHA: Membentuk Kementerian Masyarakat Adat lewat MK lebih efektif 

Kuasa hukum Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Viktor Santoso Tandiasa menilai potensi membentuk Kementerian Masyarakat Hukum adat melalui Mahkamah ...

MAKI dorong pemerintah sahkan RUU Perampasan Aset

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong pemerintahan sekarang untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai ...

MK putuskan tak terima permohonan Pileg PPP Dapil Sumbar

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima permohonan perkara PHPU Pileg 2024 yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ...