Kemendagri dukung pekerja ad hoc Pilkada Serentak 2024 dapat jamsos
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung seluruh anggota badan ad hoc Pilkada Serentak 2024 mendapatkan perlindungan jaminan sosial berupa ...
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung seluruh anggota badan ad hoc Pilkada Serentak 2024 mendapatkan perlindungan jaminan sosial berupa ...
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Banjarmasin Murniati menyampaikan berkomitmen lembaganya siap melindungi ...
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengingatkan para kepala daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada ...
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu untuk menjaga netralitas di Pilkada Jakarta pada 27 ...
Pemerintah Kota Cimahi Jawa Barat menyiapkan hunian layak bagi satu keluarga besar yang selama ini tinggal bersama dalam satu rumah dengan total 46 ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) membentuk badan ad hoc dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara serentak untuk memilih gubernur, ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 31 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lokasi khusus seperti lembaga pemasyarakatan, ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada 2024 sebanyak 1.890.607 orang yang terdiri dari 933.859 ...
Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menetapkan sebanyak 8,2 juta warga masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) pilkada untuk memilih gubernur dan ...
ANTARA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palu menyebut ada sejumlah indikator yang membuat masyarakat dapat mengetahui apakah nama dan ...
Badan Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Barat (Bawaslu Jakbar) melakukan pengawasan melekat terhadap pleno hasil penelitian dan pencocokan ...
Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan penting dalam setiap pemilu dan pilkada untuk mengawal hak pilih ...
Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata memastikan telah mengalokasikan anggaran santunan bagi semua badan ad hoc apabila terjadi musibah ketika ...
BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta menyebutkan, besaran premi jaminan perlindungan sosial bagi badan ad hoc KPU hanya Rp16.800 per bulan dengan beragam ...
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, segera berkoordinasi dengan KPU DKI terkait perlindungan sosial badan ad hoc untuk ...