Komnas HAM: Tunda pilkada bukan lagi soal teknis tapi kemanusiaan
Anggota Komnas HAM Amirudin Al Rahab mengatakan penundaan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 bukan lagi merupakan hitung-hitungan teknis ...
Anggota Komnas HAM Amirudin Al Rahab mengatakan penundaan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 bukan lagi merupakan hitung-hitungan teknis ...
Pengamat hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr. Johanes Tuba Helan, SH, MHum mengatakan, perlu peraturan pemerintah ...
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta KPU dan Bawaslu proaktif dan menjadi leading sector dalam ...
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengusulkan tiga poin yang harus diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ...
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman menilai lembaganya dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat strategis untuk didengar masukannya ...
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk ...
Direktur PusaKo Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari menilai pemerintah sangat mungkin untuk mengeluarkan Perppu terkait ...
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Sigit Pamungkas mengatakan pemerintah membuka diri terhadap adanya usulan beberapa pihak agar Presiden ...
Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang KPK oleh Presiden ...
Sekretaris Jenderal Komisi Independen Pengawas Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menyatakan tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti ...
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh menyarankan pemerintah tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ...
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan pemerintah memiliki dua alternatif yang dapat diambil terkait masih adanya kendala dalam pelaksanaan ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin, menetapkan 765 pasangan calon di 257 daerah sebagai peserta Pilkada serentak 2015.Hingga pukul 20:40 WIB, ...
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pemerintah menyadari Undang-Undang Pilkada mesih bermasalah sehingga sebagai perbaikan jangka panjang ...
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan Presiden Joko Widodo masih mempertimbangkan tingkat kegentingan untuk menerbitkan ...