MK tolak permohonan honorer diangkat menjadi PNS
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pegawai honorer guru dan perawat yang mengajukan pengujian UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ...
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pegawai honorer guru dan perawat yang mengajukan pengujian UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ...
Pengisian wakil kepala daerah yang kosong melalui pemilu yang diusulkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Michael serta Kexia ...
Mahkamah Konstitusi mengabulkan penarikan permohonan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 terkait kebijakan ...
Sidang lanjutan uji materi Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 terkait penyesuaian keuangan negara akibat wabah COVID-19 ...
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian tiga undang-undang yang berbeda dari satu pemohon, Aristides Verissimo de Sousa Mota, di Gedung ...
Anggota DPD RI Made Mangku Pastika meminta Pemerintah Provinsi Bali agar melakukan pendataan yang akurat dan tidak ada kesan pilih kasih terkait ...
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Shinta Kamdani mengatakan Indonesia bisa mengambil peluang rencana berbagai perusahaan yang ingin ...
Bripda GAP, anggota polisi yang dalam video di media sosial mengokang senjata lalu mengeluarkan perkataan "Pacarmu ganteng, kaya, bisa gini ...
Pemohon uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 terkait kebijakan keuangan selama wabah COVID-19, Damai Hari ...
Mahkamah Konstitusi mengisyaratkan tidak menerima permohonan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 ...
Salah satu pemohon uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 terkait kebijakan keuangan selama wabah COVID-19 ...
Pemohon uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 terkait kebijakan keuangan selama wabah COVID-19 Din ...
Sebuah berita berjudul "PDIP Lagi-Lagi Keras, Minta Presiden Jokowi Diperiksa KPK, Kebijakannya Sudah Melampaui UUD" muncul dari sebuah ...
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah merencanakan strategi relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan tepat, mengingat ...
Ketua DPR Puan Maharani (kanan) didampingi Wakil ketua DPR Aziz Syamsuddin (kedua kanan) dan Rachmat Gobel (kiri) menerima dokumen dari Menteri ...