Menimbang revisi Undang-Undang Pemilu
Wacana merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengemuka usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara Perselisihan Hasil ...
Wacana merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengemuka usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara Perselisihan Hasil ...
Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Senin (29/4). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik ...
Peneliti Senior Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Rachmat Trijono mengatakan bahwa perlu ada amandemen kelima atas ...
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa lembaganya mendukung rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ...
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan lembaga kepresidenan masuk dalam kajian revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan ...
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoptimalkan posko aduan penonaktifan Nomor ...
Pengamat tata kota dari Universitas Trisaksi Yayat Supriatna menilai penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang berdomisili luar Jakarta ...
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengatakan penghapusan Nomor Induk Kependudukan (NIK) DKI Jakarta oleh Dinas Kependudukan dan ...
Mahkamah Konstitusi (MK) meyakini tidak ada hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bantuan sosial (bansos) dan peningkatan perolehan ...
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan akan tetap mengikuti regulator terkait dengan kebijakan menahan harga bahan bakar ...
Jakarta (ANTARA) – Memperingati perayaan ulang tahun Bank DKI yang ke-63 tahun pada (11/04), Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Heru ...
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riewanto mengatakan kehadiran empat menteri pada sidang lanjutan perkara ...
Rangkaian sidang mengenai perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk mendengarkan keterangan saksi maupun ahli, ditutup dengan mendengarkan ...
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan tidak ada lagi penyaluran bantuan sosial dalam bentuk bahan pangan atau natura sejak menjabat ...
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Pemerintah telah berkoordinasi dengan baik ketika menyampaikan keterangan dalam ...