MK jelaskan penyelesaian perkara PUU dan SKLN makan waktu 2,97 bulan
Mahkamah Konstitusi (MK) menjelaskan alasan penyelesaian perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) pada ...
pemilu.antaranews.com
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%
Tag: pengujian undang undang
UU Pemilu dan UU Ciptaker paling sering diuji MK
ANTARA - Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyebut terdapat 5 undang-undang yang paling sering dimohonkan pengujiannya, yakni Undang-Undang ...
Mahkamah Konstitusi registrasi 3.341 perkara sejak 18 tahun terakhir
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Anwar Usman menyebutkan sejak 2003 hingga 2021 atau selama 18 tahun terakhir lembaga tersebut telah ...
Presiden: Transformasi kukuhkan MK pengawal dan penjaga konstitusi
Presiden Joko Widodo mengapresiasi langkah Mahkamah Konstitusi (MK) yang memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 untuk mempercepat transformasi dengan ...
Saksi: Matematika FMIPA UI tidak miliki guru besar sejak 2018
Saksi sekaligus Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Indonesia (UI) Yoki Yulizar menyebutkan sejak 2018 ...
PWI tegaskan Pasal 15 Undang-Undang Pers tidak rugikan konstitusional
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menegaskan organisasi tersebut sama sekali tidak mengalami kerugian konstitusional terkait dengan Pasal 15 ...
Pakar sarankan perbaikan UU Cipta Kerja dimulai dari tahap awal
Pakar Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) Rodiyah Tangwun menyarankan kepada Pemerintah dan DPR RI agar memulai perbaikan Undang-Undang ...
LaNyalla tegaskan keinginan memperkuat kelembagaan DPD RI
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan keinginannya untuk memperkuat fungsi kelembagaan DPD yang dipimpinnya. AA LaNyalla ...
Membaca perlahan perlahan putusan MK soal Undang-Undang Cipta Kerja
Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (26/11) telah memutuskan bahwa Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) bertentangan ...
Urgensi perlindungan data pribadi dan penantian pengesahan RUU PDP
Peristiwa kebocoran data yang semakin marak terjadi di tengah masyarakat Indonesia dapat dilihat sebagai bukti nyata urgensi perlindungan terhadap ...
Komisi III DPR menyampaikan 14 poin revisi UU Kejaksaan
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menyampaikan ada 14 poin yang disempurnakan dalam revisi UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang ...
Komnas HAM berharap introdusir enam agama resmi dihentikan
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam berharap kepada seluruh masyarakat, khususnya mahasiswa untuk menghentikan ...
Hakim Konstitusi: Kuasa hukum di pengadilan MK tidak harus advokat
Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan kuasa hukum dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak harus advokat. “Mahasiswa ...
Puan: DPR komitmen tuntaskan Prolegnas jangka menengah 2020-2024
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen institusinya untuk menuntaskan program legislasi nasional (Prolegnas) jangka menengah tahun 2020-2024 ...
Tiga wartawan gugat Undang-Undang Pers ke Mahkamah Konstitusi
Tiga wartawan mengajukan gugatan dan uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena merasa hak konstitusionalnya ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
