Anggota DPR: Tak ada payung hukum penggunaan "e-voting" pada pemilu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menilai tidak ada payung hukum apabila Indonesia ingin menggunakan pemilihan elektronik atau ...
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menilai tidak ada payung hukum apabila Indonesia ingin menggunakan pemilihan elektronik atau ...
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan perbaikan sistem data kependudukan, terutama terkait daftar pemilih tetap (DPT) oleh ...
Hingga detik ini pembuat undang-undang, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, belum berencana mengubah Undang-Undang Pemilihan Umum dan UU ...
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini berharap hasil seleksi bakal calon anggota KPU dan bakal calon anggota Bawaslu masa jabatan ...
Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengapresiasi sekaligus bersyukur terkait hari pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 yang diajukan ...
Penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah untuk pertama kalinya direncanakan digelar pada tahun yang sama, 2024. Dalam ...
Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan bahwa terdapat potensi ...
Eks Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna menyebutkan bahwa pihaknya telah menyiapkan mekanisme penanganan sengketa hasil Pemilihan Umum ...
Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah mengatakan pertimbangan terkait urgensi jeda antara jadwal ...
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) belum menyusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran Pilkada ...
Ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan partainya sangat memperdulikan agama, walaupun bukan partai agama. "Sekalipun Golkar ...
ANTARA - Pemilu dan Pilkada 2024 berada dalam bayang-bayang pandemi COVID-19. Anggota Komisi II DPR RI dan pengamat dari PARA Syndicate berpendapat ...
Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menyebutkan Pemilu 2024 membutuhkan anggota KPU dan Bawaslu yang juga ...
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai usulan pelaksanaan ...
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahudin meminta DPR, Pemerintah, KPU, dan Bawaslu perlu berhati-hati dalam menentukan ...