Dirjen HAM Kemenkumham: KUHP baru atur tegas kohabitasi-perzinahan
Direktur Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra, mengungkapkan bahwa Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) baru mengatur lebih ...
Direktur Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra, mengungkapkan bahwa Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) baru mengatur lebih ...
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Dhahana Putra mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memberikan ...
ANTARA - Penodaan agama menjadi salah satu isu yang krusial yang dibahas dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP. Meski ...
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI meluncurkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 2 Tahun 2022 ...
Ragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Rabu (8/12), mulai dari tuntutan korupsi yang dibacakan oleh jaksa kepada dua terdakwa korupsi dana hibah ...
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menyambut baik upaya sejumlah akademisi dan praktisi hukum menerjemahkan ...
Aset milik Badan Usaha Negara (BUMN) merupakan bagian dari obyek kekayaan negara, karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seyogianya tidak ...
Anggota Komisi III DPR RI Asrul Sani mengatakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebaiknya menunggu pembahasan KUHP oleh Komisi ...
Komisi Pemberantasan Korupsi menyetujui pembahasan RUU KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan sejumlah persyaratan. ...
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin mengatakan dirinya akan mengundurkan diri segera bila revisi Kitab Undang - Undang ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang permintaan ...