pemilu.antaranews.com

PEMILU PRESIDEN 2024

Selengkapnya

25.55%

57.81%

16.62%

Data masuk: 99.40%
17-02-2024 16:36 WIB

25.34%

58.08%

16.58%

Data masuk: 99.73%
16-02-2024 16:16 WIB

25.06%

59.08%

15.86%

Data masuk: 99.99%
16-02-2024 05:44 WIB

24.77%

59.19%

16.04%

Data masuk: 99.40%
21-02-2024 15:10 WIB

Tag: pemahaman hukum

36 Jurnalis Ikuti Peningkatan Pemahaman Hukum Pers

23 Januari 2010 22:21

Sebanyak 36 jurnalis Sumatra Barat (Sumbar) dan Riau mengikuti "Pelatihan Hukum Pers Untuk Jurnalis" digelar Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) ...

Soal "Rebonding Haram" Kembali ke Masyarakat

17 Januari 2010 15:35

Haram tidaknya pelurusan rambut (rebonding), foto pranikah (prewedding), dan wanita menjadi tukang ojek, kembali kepada keyakinan masyarakat ...

MUI: Hukum "Rebonding" Tergantung Konteks

16 Januari 2010 18:44

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan, hukum meluruskan rambut atau rebonding sangat terkait dengan konteksnya, namun hukum asalnya mubah dalam ...

Mengapa Komisi Antikorupsi Cenderung Dilemahkan?

11 November 2009 12:31

Kampanye antikorupsi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agaknya tengah memasuki episode kritis seperti dilewati komisi-komisi antikorupsi ...

Presiden PKS Bersyukur Polisi Hentikan Penyidikan Kasusnya

27 Januari 2009 22:21

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menyatakan rasa syukurnya atas dikeluarkannya Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara ...

Pemprov NTB Ajak Advokat Berantas Korupsi

15 Desember 2008 05:48

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajak para advokat untuk ikut memberantas praktik korupsi di daerah itu. Ajakan itu disampaikan ...

Presiden: Utamakan Pemahaman Hukum dan Tindakan Pencegahan

15 April 2008 14:13

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para penegak hukum dan lembaga-lembaga penegakan hukum untuk mengutamakan pemberian pemahaman hukum pada ...

Mantan Sesjen Depkum dan HAM Divonis Dua Tahun Penjara

12 November 2007 15:17

Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin, memvonis mantan Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan Ham Asasi Manusia (Sesjen ...