APKASI: Perpanjang masa jabatan opsi terbaik terkait putusan MK
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) sekaligus Bupati Lahat Bursah Zarnubi menilai perpanjangan masa jabatan kepala ...
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) sekaligus Bupati Lahat Bursah Zarnubi menilai perpanjangan masa jabatan kepala ...
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, Jawa Tengah, siap mencarikan pasar baru untuk ekspor mebel dan ukir dari daerahnya, menyusul dampak kebijakan ...
Duta Besar LBBP RI Andreano Erwin telah menyerahkan surat kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden Serbia Aleksandar Vucic di ...
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) sekaligus Bupati Lahat Bursah Zarnubi mengusulkan perpanjangan masa jabatan ...
WesMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan mengkaji terlebih dahulu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal jeda penyelenggaraan pemilihan ...
Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat (Sumbar) memaparkan dampak positif pemisahan jadwal ...
Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan bahwa Kemendagri tengah ...
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal jeda penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) ...
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penyelenggaraan ...
Pengamat politik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Ahmad Sabiq, M.A., mengemukakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan waktu ...
Setelah mencabut ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) di awal ...
Mahkamah Konstitusi (MK) meminta DPR dan Pemerintah mengatur masa transisi untuk masa jabatan kepala/wakil kepala daerah serta anggota DPRD ...
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilihan umum (pemilu) lokal atau daerah diselenggarakan paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun ...
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun ...
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut penulisan ulang sejarah Indonesia dalam 10 jilid yang digagas Kementerian Kebudayaan, hanya dilakukan oleh tim ...