Pengamat nilai Budi Waseso "dalang" penangkapan BW
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai Kabareskrim Komisaris Jenderal Pol Budi Waseso dianggap "dalang" penangkapan Wakil Ketua Komisi ...
Tag: pakar hukum tata negara refly harun
Presiden diminta dengarkan suara publik terkait BW
Pakar hukum tata negara Refly Harun berpendapat Presiden Joko Widodo harus mendengarkan suara publik terkait kasus Wakil Ketua Komisi Pemberantasan ...
Pengamat: SP3 penting untuk Bambang Widjojanto
Pakar hukum tata negara Refly Harun berpendapat Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3) penting untuk Wakil Ketua Komisi Pemberantasan ...
Presiden Yudhoyono cermati polemik RUU Pilkada
Presiden Susilo Yudhoyono terus mencermati pembahasan dan polemik terkait dengan sejumlah hal yang berhubungan dengan RUU Pilkada. "Pada ...
Pakar: Prabowo berhadapan hukum karena "tarik diri"
Calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto bisa berhadapan dengan hukum karena pernyataannya menarik diri dari Pemilu Presiden 2014, kata pakar ...
Sebuah harga mati, pengawasan hakim konstitusi
Pascapenangkapan Ketua MK nonaktif Akil Mochtar oleh KPK terkait dugaan suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gunung Mas, Kalteng dan ...
Runtuhnya rumah keadilan kita
Boleh dikata lembaga peradilan kita runtuh manakala Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi harapan terakhir masyarakat dalam mencari keadilan, turut ...
Refly Harun paparkan dugaan suap MK 2010
Pakar hukum Tata Negara Refly Harun memaparkan dugaan suap dalam tubuh Mahkamah Kontitusi (MK) berdasarkan pengalamannya pada 2010. "Pada 2010, ...
Penyidik KPK membuntuti Akil Mochtar sejak Senin
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengatakan penyidik KPK telah membuntuti Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar (AK) ...
Pakar: Sistem Hukum Tak Mengenal SKB
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung tentang Ahmadiyah ...
Pakar: Pimpinan Dewan Negarawan Bukan Politisi
Beberapa politisi mengatakan, para pimpinan DPR memiliki kapasitas sebagai negarawan, bukan lagi politisi, maka diharapkan bisa bersikap netral dan ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
