DPD setuju pemekaran wilayah Papua
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono setuju adanya pemekaran di wilayah Papua namun hanya dua wilayah yaitu di Selatan dan Pegunungan sehingga diharapkan ...
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono setuju adanya pemekaran di wilayah Papua namun hanya dua wilayah yaitu di Selatan dan Pegunungan sehingga diharapkan ...
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua telah menetapkan cuti bersama dan libur Natal mulai Rabu 18 Desember hingga Selasa 24 Desember 2019 lalu ...
Ahli yang dihadirkan penggugat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Djohermansyah Djohan, menyebut partai ...
Ketua Tuha Peut Partai Aceh (PA) Tgk Malik Mahmud Al Haythar mengatakan hasil pemilihan legislatif pada April 2019 di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa ...
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menilai tidak perlu penambahan libur ASN, demi mengoptimalkan pelayanan ...
Pemerintah Provinsi Papua Barat akan mengajukan dua opsi terkait revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ...
Anggota Komisi V DPR RI Irmawan menyatakan pihaknya siap memperjuangkan agar dana otonomi khusus (Otsus) yang diterima Provinsi Aceh saat ini dapat ...
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menunjuk Kabupaten Nabire sebagai penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Otonomi Khusus ...
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua menetapkan peringatan hari otonomi khusus 21 November 2019 sebagai hari libur kerja jajaran Aparatur Sipil ...
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, HT Ahmad Dadek menegaskan keberadaan dana otonomi khusus (Otsus) selama 11 ...
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mendukung pemekaran di Papua Tengah sebagai upaya penyebaran sentra-sentra pelayanan publik dan aktivitas ...
Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Otopianus P Tebai meminta agar jatah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk partai politik lokal seperti ...
Sidang permohonan pengujian Undang Undang Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dengan agenda mendengarkan keterangan ahli ditunda ...
Pemerintah Provinsi Papua Barat akan segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan dana Otonomi khusus di ...
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengindikasikan pemanfaatan dana otonomi khusus di Provinsi Papua Barat belum optimal. BPK RI ...