pemilu.antaranews.com

PEMILU PRESIDEN 2024

Selengkapnya

25.55%

57.81%

16.62%

Data masuk: 99.40%
17-02-2024 16:36 WIB

25.34%

58.08%

16.58%

Data masuk: 99.73%
16-02-2024 16:16 WIB

25.06%

59.08%

15.86%

Data masuk: 99.99%
16-02-2024 05:44 WIB

24.77%

59.19%

16.04%

Data masuk: 99.40%
21-02-2024 15:10 WIB

Tag: omnibus law

Pebisnis Hokkaido diajak manfaatkan kemudahan investasi Indonesia

18 Oktober 2021 09:14

Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi mengajak pemerintah dan kalangan bisnis di Prefektur Hokkaido, Jepang, untuk memanfaatkan kemudahan ...

ICW: "Buzzer" picu pertarungan narasi kebijakan publik tidak sehat

14 Oktober 2021 17:10

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan eksistensi buzzer (pendengung) yang semakin meningkat dalam proses ...

Ahli sebut Omnibus law atasi permasalahan 'hiper regulasi'

13 Oktober 2021 16:50

Pakar hukum I Gde Panjta Astawa selaku ahli DPR mengatakan bahwa metode "Omnibus law" dapat mengatasi permasalahan regulasi yang terlalu ...

Dubes: Turis Polandia nantikan pembukaan pariwisata Bali

12 Oktober 2021 17:57

Duta Besar Polandia untuk Indonesia Beata Stoczynska mengatakan wisatawan Polandia sangat menantikan pembukaan pariwisata ...

Polandia puji keberhasilan Indonesia turunkan kasus COVID-19

12 Oktober 2021 17:47

Duta Besar Polandia untuk Indonesia Beata Stoczynska menyampaikan pujian kepada pemerintah Indonesia yang dinilai berhasil menerapkan langkah-langkah ...

Dubes Polandia: Omnibus Law buat iklim lebih ramah bagi investor asing

12 Oktober 2021 16:28

Duta Besar Polandia untuk Indonesia Beata Stoczynska mengatakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) menciptakan iklim ...

Proyek gasifikasi dianggap hanya untungkan industri batu bara

8 Oktober 2021 13:23

Proyek konversi batu bara menjadi produk gas yang diperuntukkan sebagai bahan bakar maupun bahan baku industri kimia dianggap hanya menguntungkan ...

KJRI perkenalkan UU Cipta Kerja ke investor Penang

7 Oktober 2021 22:08

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang memperkenalkan Undang-Undang Cipta Kerja kepada investor di Penang dalam ...

Sebuah pemikiran reformasi pengelolaan rumah negara di masa depan

5 Oktober 2021 12:46

Rumah Negara merupakan aset berupa rumah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah dan dikelola berdasarkan peraturan ...

Tim Advokasi untuk Demokrasi minta majelis hakim bebaskan Jumhur

30 September 2021 22:34

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membebaskan aktivis buruh Jumhur Hidayat dari ...

PKS: RUU KUP harus mengarah pada kebijakan perpajakan yang berkeadilan

28 September 2021 18:53

Fraksi PKS DPR RI mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) harus mengarah pada kebijakan perpajakan ...

Bapemperda DKI: Perubahan status hukum Jaktour masih perlu harmonisasi

23 September 2021 17:51

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta belum menyetujui pembahasan usulan perubahan status hukum BUMD PT Jakarta Tourisindo ...