pemilu.antaranews.com
HITUNG CEPAT
PEMILU PRESIDEN 2024
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%

Tag: omnibus law

Wagub DKI sebut UMP DKI idealnya perlu ada perbaikan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta idealnya perlu ada perbaikan karena sebetulnya ...

Respon parlemen pasca-Putusan MK terkait UU Ciptaker

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kembali menjadi perbincangan publik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU tersebut ...

Aryani sebut DPR apresiasi langkah cepat Jokowi respon putusan MK

Anggota Badan Legislasi DPR Christina Aryani mengatakan DPR mengapresiasi langkah cepat Presiden Joko Widodo dalam merespon putusan Mahkamah ...

Anggota DPR harap revisi UU Ciptaker dan PPP dilakukan bersamaan

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengatakan rencana revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan ...

Wakil Ketua MPR mendukung revisi UU 12/2011

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mendorong agar DPR dan Pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan ...

DPR RI akan revisi UU 12/2011 pasca-Putusan MK terkait Ciptaker

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengatakan DPR akan merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan ...

Presiden Jokowi: Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku

Presiden Joko Widodo menegaskan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) tetap berlaku pasca-putusan Mahkamah ...

Buruh dan mahasiswa kembali gelar aksi tuntut kenaikan UMP 10 persen

Aliansi buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan menggelar aksi unjuk rasa pada Senin siang di depan ...

Kemarin, Cipta Kerja berlaku dua tahun hingga Konferensi Asia-Afrika

Beragam peristiwa bidang politik terjadi di Indonesia pada Minggu (28/11), mulai dari Baleg DPR tegaskan UU Cipta Kerja masih berlaku sampai 2 tahun ...

Membaca perlahan perlahan putusan MK soal Undang-Undang Cipta Kerja

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (26/11) telah memutuskan bahwa Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) bertentangan ...

Mengenali "omnibus law" dan dampak penerapannya

Pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada Kamis (25/11) yang menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ...

Baleg DPR tegaskan UU Cipta Kerja masih berlaku sampai dua tahun

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Christina Aryani menegaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sampai batas ...

Putusan MK terhadap pengujian UU Cipta Kerja

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji formil yang diajukan Migrant Care dan pihak lain. MK menyatakan pembentukan ...

Baleg DPR tegaskan tidak ada perubahan materi UU Ciptaker

ANTARA - Anggota Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo pada Jumat (26/11) menyatakan tidak ada perubahan materi dalam UU Ciptaker pasca putusan ...

Apindo: Aturan upah minimum tetap berlaku meski ada putusan MK

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani memastikan aturan soal upah minimum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) ...