Anggota Komisi VI minta RUU Omnibus Law dibahas lewat Baleg
Anggota Komisi VI DPR Mukhtarudin meminta agar pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dibahas melalui mekanisme Badan Legislasi (Baleg) DPR, agar ...
Anggota Komisi VI DPR Mukhtarudin meminta agar pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dibahas melalui mekanisme Badan Legislasi (Baleg) DPR, agar ...
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengingatkan eksekutif dan legislatif untuk memastikan Rancangan Undangan-Undang (RUU) Cipta Kerja atau ...
ANTARA - Pemerintah Indonesia memastikan akan menunda revisi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat ...
Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (Abupi) menilai Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja akan mempermudah sektor ...
Pengamat hukum, Irfan Pulungan mengusulkan agar dibentuk Badan Legislasi Nasional yang bisa melengkapi pemberlakuan Omnibus Law. "Saya lebih ...
Aksi buruh menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) disambut positif Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Supian HK yang ...
BPJAMSOSTEK melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja diminta untuk mendukung pemerintah dalam merancang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk memberi ...
Peneliti The Indonesian Institute Aulia Guzasiah menilai keterlibatan publik dalam penyusunan rancangan undang-undang omnibus law masih minim, ...
Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor mendesak DPR untuk mengembalikan RUU Cipta Kerja (omnibus law) kepada pemerintah guna dikaji ulang. Hal ini ...
Indonesia for Global Justice (IGJ) menekankan perlunya pembahasan Omnibus Law perlu lebih transparan dan melibatkan banyak organisasi publik supaya ...
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan kekeliruan substansi ataupun frasa dalam Rancangan Undang Undang Omnibus ...
Dua serikat buruh besar di Kalimantan Selatan menjamin aksi mereka berlangsung damai terkait rencana turun ke jalan menggelar unjuk rasa menolak ...
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan Kartu Pra Kerja ditargetkan akan diluncurkan pada April 2020 yang rencananya dimulai dari kawasan ...
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mempersilakan seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan masukan untuk pembahasan ...
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengakui ada kesalahan ketik dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Bab ...