pemilu.antaranews.com

PEMILU PRESIDEN 2024

Selengkapnya

25.55%

57.81%

16.62%

Data masuk: 99.40%
17-02-2024 16:36 WIB

25.34%

58.08%

16.58%

Data masuk: 99.73%
16-02-2024 16:16 WIB

25.06%

59.08%

15.86%

Data masuk: 99.99%
16-02-2024 05:44 WIB

24.77%

59.19%

16.04%

Data masuk: 99.40%
21-02-2024 15:10 WIB

Tag: menteri hukum dan hak asasi manusia yasonna laoly

Presiden pertimbangkan kegentingan Perppu Pilkada

18 Agustus 2015 22:36

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan Presiden Joko Widodo masih mempertimbangkan tingkat kegentingan untuk menerbitkan ...

Presiden tidak langgar konstitusi jika beri grasi Antasari

17 Juli 2015 17:23

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar ...

Yasonna: Kemenkumham perlu dukungan semua jajaran daerah

29 Juni 2015 01:14

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly mengakui kementeriannya memerlukan dukungan dari semua jajaran di pemerintah daerah dalam ...

Menkumham: penentuan ekskusi mati diserahkan Kejaksaan Agung

25 April 2015 22:10

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan penentuan jadwal eksekusi mati terhadap sejumlah terpidana mati kasus narkotika ...

Pimpinan KPK optimistis DPR terima Perppu 1/2015

21 April 2015 14:32

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi optimistis Dewan Perwakilan Rakyat akan menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 ...

39 WN Tiongkok dideportasi bertahap dari Bali

10 April 2015 11:11

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan sebanyak 39 warga negara Tiongkok dan Taiwan yang ditangkap aparat kepolisian karena ...

Kemenkumham nilai syarat remisi koruptor saat ini sulit

24 Maret 2015 17:05

Staf Ahli Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Ma'mun mengatakan revisi pemberian remisi pada ...

Pengamat: KMP tak sekuat dulu

24 Maret 2015 09:59

Koalisi Merah Putih (KMP) tak lagi sekuat sebelumnya karena adanya perubahan konstelasi politik di internal Partai Golkar dan Partai Persatuan ...

Pukat : pemerintah jangan obral remisi terpidana korupsi

14 Maret 2015 19:47

Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta meminta pemerintah semestinya tidak mengobral remisi untuk ...

Hukuman untuk koruptor perlu diskriminatif

13 Maret 2015 19:25

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku koruptor perlu dilakukan secara diskriminatif ...

Menkumham siap hadapi manuver Golkar munas Bali

12 Maret 2015 17:30

Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly mengatakan siap menghadapi manuver yang akan dilakukan Partai Golkar versi Munas Bali seperti wacana penggunaan ...