Pemerintah tetap ingin Pilkada serentak 2015
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menegaskan tetap menginginkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dilaksanakan pada 2015, 2018, ...
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menegaskan tetap menginginkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dilaksanakan pada 2015, 2018, ...
Sejumlah pejabat mengucapkan bela sungkawa mereka dengan mengirimkan karangan bunga kepada keluarga Rinto Harahap.Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ...
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengharapkan pers terus memberikan optimisme kepada masyarakat, mendorong persatuan dan mendamaikan bangsa. "Tentu ...
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Batam, Kepulauan Riau, ...
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan penerbitan Surat Edaran terkait penyebutan khusus "Presiden Jokowi" merupakan perintah Sekretariat ...
Pemerintah mempertimbangkan untuk menaikkan gaji kepala daerah pada tahun 2016, dengan melihat kinerja selama satu tahun ke depan, kata Menteri ...
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pemerintah hanya memperketat pengeluaran dana untuk perjalanan dinas anggota DPRD ke luar negeri ...
Presiden Joko Widodo menegaskan konsolidasi pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program ...
Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali ...
Mantan Sekjen PDIP yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo membantah Ketua KPK Abraham Samad memakai masker, kala bertemu dengan ...
Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi dengan bupati dan wali kota di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis, mengimbau para kepala daerah untuk ...
DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No.1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Pemilihan Kepala ...
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang disusun substansinya tidak ...
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peta daerah rawan korupsi di Indonesia dan akan memprioritaskan pembinaan terhadap daerah-daerah itu. ...
Kementerian Dalam Negeri akan mengkaji ulang 87 daerah yang diusulkan menjadi daerah otonomi baru dimana sebelumnya proses penilaiannya sempat ...