Pemerintah tanggapi kasus laut Natuna
Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) didampingi (kiri ke kanan) Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Menhan ...
Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) didampingi (kiri ke kanan) Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Menhan ...
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly (kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen Senayan, ...
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Laoly meminta kepada pihak PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) untuk menghormati putusan ...
Politisi PDI Perjuangan Puan Maharani yang kemungkinan besar akan menjadi Ketua DPR RI periode 2019-2024 menyatakan akan membuat DPR RI "pecah ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sudah ada kemajuan banyak dari kerja tim transisi yang dibentuk untuk menganalisis materi-materi dalam ...
PDI Perjuangan mendukung keputusan Presiden RI Joko Widodo meminta DPR RI menunda pengesahan revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ...
ANTARA - Menkum HAM Yassona Laoly menyampaikan persetujuan Presiden Jokowi terkait inisiasi DPR dalam merevisi Undang-undang KPK saat Sidang ...
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenal Arifin Mochtar mengatakan, Presiden Joko Widodo masih memiliki kesempatan menggagalkan ...
Presiden Joko Widodo (delapan kiri) didampingi Menkum HAM Yasonna Laoly (depalan kanan) dan Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (APHTN) Mahfud ...
Sebanyak 450 narapidana di Provinsi Sulawesi Barat diusulkan mendapatkan remisi Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia ...
Anggota Komisi III DPR RI, Almuzzammil Yusuf, mengatakan persoalan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali Mandar (Polman) yang menerapkan wajib ...
Badan Narkotika Nasional (BNN) menilai harus ada pembenahan sistem dalam pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menyusul kericuhan yang terjadi ...
Musisi Viky Sianipar berpendapat undang-undang seharusnya mengatur tata kelola musik, bukan tentang musiknya. Jika memang akan ada undang-undang ...
Ahli hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti menyebutkan dua alasan mengapa RUU Permusikan perlu dicabut pada saat ...
Ahli hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti menilai bahwa RUU Permusikan harus dicabut secara keseluruhan baik dari ...