FPI berganti nama, Polri tetap berpedoman pada SKB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menegaskan bahwa Polri enggan menanggapi deklarasi perubahan nama Front Pembela ...
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menegaskan bahwa Polri enggan menanggapi deklarasi perubahan nama Front Pembela ...
DPRD Jember meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membatalkan surat keputusan (SK) ...
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengatakan pemerintah memiliki wewenang memberikan izin maupun melarang keberadaan organisasi ...
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) enggan menanggapi kebijakan pemerintah menghentikan kegiatan dan aktivitas Front Pembela Islam (FPI) ...
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin yakin pemerintah punya pertimbangan matang dan komprehensif sebelum mengambil kebijakan melarang aktivitas ...
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan bahwa Polri akan melakukan tindak lanjut sesuai tugas pokok fungsi Polri ...
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai pertimbangan pemerintah sudah komprehensif sebelum mengambil kebijakan pelarangan aktivitas Front ...
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah mengumumkan bahwa Front Pembela Islam (FPI) sebagai ...
Pemilihan kepala daerah serentak yang digelar di 270 daerah pada 9 Desember 2020 lalu telah berhasil digelar dengan baik. Kini, proses ...
Indonesia Indicator (I2), sebuah sebuah perusahaan Intelijen Media dengan menggunakan piranti lunak Artificial Intelligence (AI) mencatat Rapor ...
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak pemerintah provinsi di Tanah Air tak berhenti melakukan berbagai inovasi untuk memudahkan ...
Selama sepekan (14-19 Desember), berbagai peristiwa politik telah diberitakan Kantor Berita Antara mulai jabatan Menteri Sosial (Mensos) hingga ...
Sejumlah berita politik pada Jumat (18/11) masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari Mahkamah Konstitusi menerima sebanyak ...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk membuat aturan terkait kerumunan di masa pandemi COVID-19. Tito ingin ...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ingin aksi penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi tidak dilarang, tetapi dibatasi jumlah ...