PDIP dukung larangan caleg mantan napi korupsi
PDI Perjuangan mendukung Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang isinya antara lain melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota ...
PDI Perjuangan mendukung Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang isinya antara lain melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota ...
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengharapkan polemik seputar peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan narapidana ...
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mendukung diberlakukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang melarang mantan narapidana kasus korupsi ...
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melakukan sosialisasi terkait pengawasan Pemilu Serentak 2019 terhadap partai politik peserta Pemilu 2019, di ...
Presiden Joko Widodo menghormati Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas peraturannya yang melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk mengikuti ...
Seseorang yang tercatat sebagai mantan narapidana kejahatan seksual terhadap anak dilarang mengikuti pendaftaran bakal calon anggota legislatif ...
Ketua KPU Arief Budiman memastikan pencalonan bagi siapa pun yang mengikuti tahapan kegiatan Pemilu, dicantumkan larangan bagi mantan ...
Ketua KPU, Arief Budiman, yakin peraturan KPU yang melarang bekas narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif bisa diberlakukan karena ...
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengatakan partainya mendukung keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan KPU No 20 tahun 2018 yang salah satu isinya mengatur tentang syarat bakal calon anggota ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi melarang mantan narapidana kasus korupsi mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dalam Pemilihan Umum ...
Kementerian Hukum dan HAM menegaskan belum akan mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait aturan larangan eks-koruptor menjadi ...
Korupsi memang menyengsarakan orang banyak, bahkan merugikan negara. Republik Demokratik Kongo misalnya, kehilangan sedikitnya 15 miliar dolar AS ...
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengisyaratkan dukungannya terhadap sikap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ...
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang melarang mantan narapidana kasus ...