KPU Sulsel: 12 parpol penuhi syarat verifikasi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan menyatakan hasil verifikasi faktual selama dua hari terhadap 12 Partai Politik dinyatakan memenuhi ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan menyatakan hasil verifikasi faktual selama dua hari terhadap 12 Partai Politik dinyatakan memenuhi ...
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel) Muh. Iqbal Latief menyatakan pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan mengharapkan media bisa berperan mensukseskan Pilkada Serentak 2018 dengan mendidik, serta menyebarkan ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan menegaskan, media massa elektronik seperti radio dan televisi yang akan digunakan untuk kampanye ...
Komisioner KPU Sulawesi Selatan, Khaerul Mannan, menegaskan tidak ada anggaran pengadaan bilik dan kotak suara untuk Pilkada serentak di 11 ...
"Jika ada calon kepala daerah, baik yang maju di jalur perseorangan dan partai politik akan diberi sanksi pidana lima tahun penjara dan denda ...
Sejak pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung pertama kali digelar pada Juni 2005, sudah sekitar 1.000 kali diselenggarakan pilkada di ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan mengisyaratkan penundaan pemilihan kepala daerah di 11 kabupaten mengingat lamanya pembahasan ...
Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel) No 43/Kpts.a/KPU-Prov-025/I/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan bakal menegur KPU kabupaten/kota yang tidak mengindahkan aturan syarat minimal 15 persen sesuai UU ...
Sejumlah oknum `hacker' atau penggemar sistem komputer mencoba menyerang jaringan komputer KPU Sulawesi Selatan (Sulsel) sebanyak 12 kali pada ...
Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama menjalankan tugasnya akan mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. Sekretaris Jenderal KPU ...
Bagi partai politik yang berubah nama, lambang atau tanda gambar partai, serta pengurus cukup melapor ke Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) ...