Pakar: Tak cukup DPR dan DPD susun GBHN
Pakar hukum tata negara Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Prof Asep Warlan menilai penyusunan GBHN tidak cukup ditangani anggota DPR dan DPD, ...
Pakar hukum tata negara Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Prof Asep Warlan menilai penyusunan GBHN tidak cukup ditangani anggota DPR dan DPD, ...
Pakar hukum tata negara Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Prof Asep Warlan mengatakan keberadaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) penting ...
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menyebutkan wacana melakukan amendemen UUD 1945 secara terbatas untuk menghidupkan kembali Garis Besar ...
Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Dr Anjar Nugroho menilai keberadaan Garis-Garis Besar Haluan Negara ...
PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap keputusan Presiden Joko Widodo untuk membentuk kementrian baru yakni Kementerian Ekonomi Kreatif ...
Munculnya kembali wacana Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah romantisme masa lalu yang ingin mewujudkan stabilitas politik semu, menurut ...
Wacana ditetapkannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) harus ditinjau kembali dari sudut pandang apakah benar-benar dibutuhkan untuk ...
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengingatkan agar wacana untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen ...
Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menyebutkan bahwa Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) penting untuk ...
Perjalanan politik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memang berliku dan penuh kejutan, terutama kisah-kisah kontroversial yang mengiringinya, mulai ...
Pengamat dan peneliti politik dari Indopolling Wempy Hadir mengatakan bahwa tidak ada alasan partai politik menolak usulan mengembalikan kewenangan ...
Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate mengatakan, wacana amandemen UUD 1945 yang terbatas pada pembahasan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) harus ...
Penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan alasan negara memerlukan dasar pembangunan melupakan bahwa Indonesia sudah memilikinya dalam ...
Pemberlakuan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah tidak direlevan dengan sistem ketatanegaraan yang ...
Pengamat dan peneliti politik dari Indopolling Wempy Hadir menilai usulan mengembalikan kewenangan MPR RI dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan ...