Setjen Kemenkeu ajukan pagu indikatif Rp33,18 triliun untuk 2025
Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan pagu indikatif untuk tahun anggaran 2025 dengan total sebesar Rp33,18 ...
Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan pagu indikatif untuk tahun anggaran 2025 dengan total sebesar Rp33,18 ...
Anggota Komisi XI DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyatakan fokus awal pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 ialah ...
Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Andin Hadiyanto menyampaikan bahwa akumulasi dana abadi di bidang pendidikan telah mencapai ...
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) memaparkan sejumlah kebijakan pada 2025, termasuk pengelolaan fiskal yang ...
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajukan total pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar ...
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengajukan pagu indikatif sebesar Rp78,38 miliar untuk tahun anggaran 2025. “Total pagu ...
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengajukan pagu indikatif sebesar Rp6,87 triliun untuk tahun anggaran 2025. "Secara ...
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) mengikuti rapat kerja dengan komisi XI DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024). Rapat kerja ...
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat diperkirakan bergerak variatif di tengah pelaku pasar bersikap 'wait and ...
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap Indonesia dapat segera mencapai peringkat kredit (credit ratings) single A, salah satunya ...
Komisi XI DPR RI dan pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan ...
Anggota Tim Panitia Kerja (Panja) Penerimaan Negara Komisi XI DPR RI Wihadi Wiyanto menyampaikan beberapa langkah untuk mengoptimalkan pendapatan ...
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa kepercayaan market sangatlah penting dalam pengelolaan utang, sehingga momentum ...
Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa masih ada sekitar 50 persen provinsi di Indonesia yang perlu didorong wajib belajar 9 tahun. Plt. ...
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa memaparkan beberapa program ...