PP 99/2012 patut dipertahankan untuk lawan koruptor
Satu pekan ini pascaperistiwa kerusuhan dan pembakaran Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Kelas I Medan, gonjang-ganjing Peraturan Pemerintah (PP) ...
Tag: koalisi masyarakat sipil
Koalisi Masyarakat Sipil sesalkan dukungan Priyo
Koalisi Masyarakat Sipil menyesalkan dukungan yang diberikan oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang memfasilitasi keinginan para koruptor ...
UU antiperusakan hutan tajam ke bawah?
Sejak sebelum DPR mengesahkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) pada 9 Juli, telah terdapat berbagai macam prokontra ...
Legislator: faktor pendidikan pengaruhi sistem demokrasi
Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR RI, Bobby Rizaldi menyatakan faktor pendidikan dan pendapatan yang rendah berpengaruh terhadap sistem ...
Kejaksaan Agung berhentikan 58 jaksa "nakal"
Kejaksaan Agung menyatakan 58 jaksa telah diberhentikan selama tahun 2012 karena dinilai melakukan pelanggaran kode etik."Angka itu meningkat ...
57 terpidana korupsi belum dieksekusi
Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan sampai sekarang sebanyak 57 terpidana korupsi belum dieksekusi kejaksaan meski sudah ada putusan ...
DPR: "fit and proper" calon hakim agung harus tetap dijalankan
DPR menyatakan bahwa seleksi calon hakim agung (CHA) melalui fit and proper test yang dilakukan DPR merupakan wewenang lembaga legislatif yang ...
Seleksi hakim agung, DPR berikan persetujuan saja
Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy mengatakan DPR sebaiknya hanya menyetujui calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial ...
Komisi IV DPR gelar audensi soal RUU P2H
Komisi IV DPR RI menggelar audensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil dan Komnas HAM, tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Perusakan ...
Komisi IV DPR bawa RUU P2H ke rapat paripurna
Komisi IV DPR RI akan tetap mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H).Bahkan, Komisi IV DPR RI telah mengagendakan ...
RUU PPH dinilai cacat hukum
Koalisi Masyarakat Sipil menilai RUU Pemberantasan Pengerusakan Hutan (PPH) cacat hukum karena berpotensi merugikan rakyat dan melindungi perusahaan ...
ICW desak pemerintah hentikan pembahasan RUU P2H
Indonesia Corruption Watch yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah menghentikan proses pembahasan RUU Pemberantasan ...
Koalisi LSM kritik Komnas HAM
Komnas HAM dinilai mengabaikan aspirasi publik yang menolak pergantian tata tertib tentang kepemimpinan Komnas HAM. Dari siaran pers yang ...
Ketua KY: pemerkosa pantas dikebiri
Ketua Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman mengaku tidak setuju dengan hukuman penjara terhadap pemerkosa karena lebih pantas dikebiri. "Kebiri ...
Jimly: UU Intelijen Negara berpotensi disalahgunakan
Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jimly Asshidiqie menilai Undang-Undang Intelijen Negara yang telah disahkan oleh ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
