Organisasi Masyarakat Sipil nilai pembubaran KKR Aceh kurang tepat
ANTARA - Organisasi Masyarakat Sipil menilai, surat Kemendagri yang dikeluarkan pada 7 November lalu yang menyarankan pemerintah Aceh untuk mencabut ...
ANTARA - Organisasi Masyarakat Sipil menilai, surat Kemendagri yang dikeluarkan pada 7 November lalu yang menyarankan pemerintah Aceh untuk mencabut ...
“Nyatanya, orang-orang yang ditahan, tapol-tapol (tahanan politik) yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya,” ...
“Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia ...
Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh memasukkan pembelajaran Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) berbasis proyek merawat damai Aceh, langkah itu ...
ANTARA - Elemen masyarakat sipil Aceh menyerahkan dokumen berisi 161 situs penyiksaan pada masa konflik Aceh dalam rentang waktu 1989-2005, kepada ...
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Mugiyanto memastikan korban pelanggaran hak asasi manusia berat di Aceh akan mendapatkan hak ...
ANTARA - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh menyerahkan laporan temuan pelanggaran HAM kepada tenaga ahli Kantor Staf Presiden. Laporan itu ...
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh mengembalikan kerugian keuangan negara senilai Rp258,5 juta dari temuan kasus dugaan tindak pidana ...
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan setidaknya ada tiga alasan mengapa Aceh dipilih menjadi lokasi ...
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kembali menegaskan setiap orang yang menjadi korban pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk tragedi 1965, berhak ...
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh kembali melakukan pengambilan pernyataan terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) saat ...
Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Masthur Yahya menyatakan bahwa pihaknya sedang membuat mekanisme reparasi untuk percepatan ...
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengharapkan Presiden Joko Widodo mengakomodasi seluruh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ...
ANTARA - Komisi I DPR Aceh menggelar rapat dengan Komnas HAM Perwakilan Aceh dan serta KKR Aceh, untuk membahas pengakuan negara terhadap pelanggaran ...
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyarankan Pemerintah Pusat melalui Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM) untuk berkoordinasi ...