KPK tak permasalahkan laporan ICW ke Dewas
Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mempermasalahkan langkah Indonesia Corruption Watch yang melaporkan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak ke Dewan ...
Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mempermasalahkan langkah Indonesia Corruption Watch yang melaporkan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak ke Dewan ...
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyoroti peran DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terkait penggadaian aset kantor ...
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung Elly Wasliah menyebutkan bahwa instruksi yang disampaikan pada para kepala dinas ...
Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna meminta agar jangan sampai terjadi kehilangan motivasi (demotivasi) dari para Organisasi ...
Sejumlah penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah berbagai ruangan di Balai Kota Bandung, Jawa Barat, Senin siang. Penyidik ...
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, mempertimbangkan untuk memberikan bantuan hukum bagi Wali Kota nonaktif Bandung Yana Mulyana ...
Ragam peristiwa hukum mewarnai pemberitaan nasional, Minggu (16/4) kemarin mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Bandung ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari informasi soal dugaan kantor Bupati Kepulauan Meranti yang diagunkan ke bank sebagai jaminan ...
ANTARA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (16/4), menetapkan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, sebagai tersangka penerima suap proyek ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi suap dan penerimaan gratifikasi ...
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan bahwa DPR akan memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta klarifikasi terkait ...
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek ...
Jakarta (ANTARA/JACX) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan perhatian dari masyarakat pada April 2023 menyusul posisi Brigjen ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) berpotensi membahayakan masyarakat ...
Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai Rp2,823 miliar sebagai barang bukti operasi tangkap tangan beberapa pejabat Direktorat Jenderal ...