Presiden: Pembangunan Tidak Boleh Lalaikan Tata Ruang
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa kegiatan pembangunan tidak boleh lagi melalaikan lingkungan maupun pengaturan tata ruang."Tanah ...
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa kegiatan pembangunan tidak boleh lagi melalaikan lingkungan maupun pengaturan tata ruang."Tanah ...
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima 50 pengaduan terkait sengketa tanah di kota Kendari selama tahun ...
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto menegaskan, lembaga yang dipimpinnya bertekad untuk mempercepat penyelesaian pemanfaatan tanah ...
Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jumat, menahan Kepala Badan Pertanahan Nasional Banjar, Kalimantan Selatan, Edi Sofyan Nur, ...
Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung pada Kamis sore menangkap Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banjar, ...
Pemerintah Kota Bitung, Sulawesi Utara, berkirim surat ke Gubernur Sulawesi utara, perihal permohonan bantuan penyelesaian permasalahan tanah di ...
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, membagikan 1.889 sertifikat tanah kepada warga miskin setempat yang telah ...
Pemerintah menyatakan kesiapannya untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Lahan untuk kepentingan publik ke Dewan Perwakilan Rakyat. ...
Developer Apartemen Mutiara Bekasi, PT Gayaland Prokencana, melapor ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum atas dugaan praktik pungutan liar senilai ...
Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi, Jawa Barat, menangguhkan proses pembangunan Apartemen Mutiara Bekasi dengan alasan perusahaan itu terkendala ...
Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) mulai 1 April 2010 akanmenertibkan tanah-tanah terlantar milik negara yang tidak tergarap dan ...
Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sepakat untuk mempercepat pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan ...
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pemerintah segera mengeluarkan peraturan untuk menertibkan tanah-tanah terlantar sebagai salah satu ...
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahterah Mahfudz Siddiq mengatakan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) gagal menjalankan program ...
Rencana diperbolehkannya orang asing membeli dan memiliki bangunan hunian di Indonesia, harus diatur dengan peraturan dan perundangan agar tidak ...