Masyarakat diimbau waspadai formulir elektronik program PTSL
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai pengumpulan data pribadi (pishing) ...
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai pengumpulan data pribadi (pishing) ...
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau yang ...
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mempurmudah izin investasi bagi usaha perseorangan dan ...
Anggota Subdit Harda Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menjalin kerja sama dengan Interpol guna memburu tersangka dugaan praktik ...
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengaku prihatin terhadap maraknya isu jual beli pulau di Indonesia dalam kurun waktu dua bulan ...
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak yakin bahwa sengketa pertanahan, termasuk munculnya sertifikat ganda, akan selesai hanya dengan ...
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menyebutkan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja mengenalkan ...
Pakar perumahan Asnawi Manaf mendukung rencana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang akan mengubah sertifikat tanah yang ...
Pengamat kelautan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan penerapan sertifikat elektronik pertanahan di ...
Anggota Komisi II DPR RI Rezka Oktoberia mendorong kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meningkatkan sosialisasi terkait kebijakan sertifikat ...
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Guspardi Gaus mengatakan kasus perubahan kepemilikan sertifikat rumah milik orang tua mantan Dubes ...
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menegaskan bakal memecat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) jika ...
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai bahwa penyelesaian masalah tanah di Indonesia memerlukan kolaborasi berbagai pihak, mengingat ...
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan bahwa regulasi terkait kebijakan terobosan sertifikat elektronik pertanahan ke depannya harus dapat ...
Isu terkait rencana Pemerintah yang akan menarik sertifikat tanah fisik menjadi sertifikat elektronik menjadi perbincangan masyarakat, termasuk ...